PROBOLINGGO,DetikNusantara.co.id – Ketua Aliansi Masyarakat Probolinggo, Solehudin, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya Satgas Anti Miras di Kabupaten Probolinggo, yang dibentuk pemerintah setempat.
Soehudin menyampaikan, baru-baru ini muncul isu dan pemberitaan yang menyudutkan Aliansi Masyarakat Probolinggo, di mana isu tersebut tidak sesuai yang disampaikan dalam forum audiensi sebelumnya di kantor Bupati Probolinggo beberapa hari lalu.
Dalam audiensi yang digelar beberapa waktu lalu itu, Solehudin menyampaikan bahwa aliansi mendukung penuh langkah Bupati Probolinggo dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membentuk Satgas Anti-Miras sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan moral masyarakat.
“Kami tegaskan, tidak benar kalau dikatakan kami menolak Satgas Miras. Justru kami sangat mengapresiasi langkah tegas pemerintah daerah dalam memberantas peredaran miras di Probolinggo,” ujar Solehudin, Minggu (20/7/2025).
Namun demikian, ia menyoroti keberadaan oknum-oknum yang bukan berasal dari lingkungan OPD tetapi memiliki peran dominan dalam struktur Satgas. Menurutnya, beberapa dari oknum tersebut justru menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
“Kami minta pemerintah segera mengevaluasi dan meresavel ulang struktur Satgas, terutama yang berasal dari luar OPD. Jangan sampai mereka yang bukan bagian dari pemerintahan malah memimpin atau mengatur OPD. Itu sudah melewati batas kewenangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu miring yang beredar di media sosial terkait dugaan sikap arogan oknum Satgas yang berasal dari luar OPD. Hal ini, menurutnya, berpotensi memecah belah dan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Jika ini dibiarkan, kami khawatir Probolinggo tidak akan pernah kondusif. Kami tidak mau daerah kami dijadikan panggung oleh oknum-oknum yang punya kepentingan lain. Pemerintah harus bertindak bijak dan segera melakukan perombakan agar program bisa berjalan sesuai tujuan awal,” lanjutnya.
Solehudin, menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari aliansi yang berniat menghambat program pemerintah. Ia justru berharap agar pemerintah berhati-hati dalam memilih personel Satgas agar tidak menciptakan konflik berkepanjangan.
“Lembaga manapun silakan berkontribusi, tapi jangan melampaui kewenangan. Biarkan OPD yang menjadi eksekutor utama demi keamanan dan kemajuan daerah. Kalau pengurus Satgas yang sudah membuat gaduh tetap dipertahankan, maka kami dari aliansi tidak segan untuk turun ke jalan,” tandasnya.
