PROBOLINGGO,DetikNusantara.co.id – Polemik penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMP) di Kabupaten Probolinggo, bervariasi. Di SMPN 1 Gading, dana tersebut tidak digunakan operasional sekolah, melainkan digunakan untuk honorium bulanan bagi beberapa staf.
Hal itu dikemukakan pihak operator sekolah, DA. Ia mengakui temuan penyelewengan dana dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut. DA menjelaskan bahwa, setiap bulan kepala sekolah, bendahara, dan operator menerima honor sebesar Rp500.000 dari dana BOSP itu.
“Temuan itu dibuat honor, Pak. Untuk kepala sekolah, bendahara dan operator masing-masing Rp500 ribu perbulan,” aku DA, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/8/2025).
DA juga menyampaikan, bahwa kesalahan hanya terjadi pada penggunaan dana BOSP untuk honor.”Kesalahan kami cuma itu saja, Pak. Karena dibuat honor itu,” ujarnya.
Pihaknya mengklaim tidak ada masalah dalam proses pembelian barang karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan aplikasi SIPLah. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, selain pihak sekolah, penyedia layanan SIPLah juga harus mengembalikan biaya administrasi (fee) sebesar Rp1.809.950.
Untuk diketahui, kepala sekolah yakni HW menerima honor selama 4 bulan sebelum pensiun. Ia kemudian digantikan oleh S, yang menjabat sebagai kepala sekolah selama 8 bulan dan saat ini bertugas di SMPN 1 Krejengan.
Sebelumnya, terdapat sembilan SMP di Kabupaten Probolinggo, harus menghadapi masalah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dan menemukan adanya penyalahgunaan Dana BOSP. Menurut temuan BPK, penggunaan dana ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18.000.000.
Masing-masing pihak yang menerima honorarium tersebut diwajibkan mengembalikan dana, yaitu:
Kepala Sekolah (HW) Rp2.000.000
Kepala Sekolah (S) Rp4.000.000
Bendahara (H) Rp6.000.000
Operator (DA) Rp6.000.000.
