SURABAYA, DetikNusantara.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap langkah strategis Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota belakangan ini.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menilai kinerja kepolisian cukup efektif dalam meredam eskalasi konflik di lapangan.
Menurutnya, meski sejumlah aksi diwarnai kerusuhan dan tragedi yang menelan korban, langkah taktis Polri telah mencegah situasi berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas.
“Sebagai organisasi mahasiswa, kami melihat Polri mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Tentu ada catatan kritis, tapi secara umum langkah yang diambil cukup rasional untuk menghindari kerugian yang lebih besar,” ujar Hendra dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).
Hendra yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Untag Banyuwangi itu menjelaskan, dinamika demonstrasi di berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas kepentingan politik maupun ekonomi.
Dalam konteks ini, Polri dinilainya berhasil mengantisipasi agar aksi tidak semakin menjurus pada tindakan anarkistis.
“Kita harus objektif melihat bahwa kerusuhan yang terjadi di beberapa titik sudah melampaui aspirasi murni rakyat. Ada indikasi kuat adanya pihak-pihak yang menunggangi. Polri dalam posisi sulit, tetapi tetap mampu menjaga agar kondisi tidak semakin memburuk,” jelasnya.
Lebih jauh, kata dia, respons cepat Polri dalam menindak oknum anggotanya yang diduga melanggar prosedur. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kasus polisi yang menabrak pengemudi ojek online, misalnya, ditangani secara terbuka dan cepat. Transparansi ini patut diapresiasi karena menjadi bukti bahwa institusi Polri tidak anti kritik,” tegasnya.
Hendra menegaskan, sebagai organisasi yang berlandaskan marhaenisme, GMNI melihat pentingnya memastikan aspirasi rakyat kecil tidak terdistorsi oleh kepentingan elit tertentu.
Menurutnya, penanganan demonstrasi harus tetap memberi ruang bagi suara rakyat yang tulus, sembari mencegah adanya penunggang gelap yang ingin menimbulkan kekacauan.
“Bagi kami, suara rakyat kecil harus dijaga kemurniannya. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, dan Polri berkewajiban melindungi gerakan rakyat yang tulus. Namun jika ada pihak yang mencoba menunggangi untuk kepentingan sempit, itu harus diantisipasi agar tidak merugikan rakyat itu sendiri,” tegas Hendra.
Sebagai penutup, Hendra mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap mengedepankan persatuan bangsa.
“Aspirasi rakyat harus terus disuarakan dengan cara yang damai. Tugas kita bersama adalah menjaga agar ruang demokrasi tetap hidup tanpa menimbulkan luka sosial baru,” pungkasnya.
