JAKARTA,DetikNusantara.co.id – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kota Salakan, Sulawesi Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta maaf dan berjanji melakukan evaluasi serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti lalai.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa lebih dari 5.360 anak telah menjadi korban keracunan MBG hingga September 2025 dan meminta pemerintah untuk menghentikan program ini sementara waktu.
“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah, yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan,” tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari liputan6 Jumat (19/9/2025).
Prasetyo menegaskan, peristiwa keracunan MBG menjadi bahan evaluasi dan catatan pemerintah. Seluruh pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh siswa terdampak mendapatkan penanganan secepat dan sebaik mungkin.
“Tentu harus dilakukan upaya evaluasi, termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” jelas dia.
Lebih lanjut, Prasetyo tidak menampik adanya sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dalam proses MBG.
“Sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud. Tapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional, sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” Prasetyo menandaskan.
JPPI: 5.360 Anak Jadi Korban Keracunan MBG hingga September 2025
Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Hasil pantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini, dengan ancaman kematian yang nyata.
Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus. Fakta ini, menurut JPPI, menunjukkan bahwa program MBG sudah gagal melindungi anak, bahkan berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.
“Dalam pekan ini, korban keracunan setelah menyantap hidangan MBG mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun sebaran,” mengutip keterangan resmi yang disampaikan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Jumat (19/9/2025).
“Karena itu, (JPPI) dengan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program MBG.”
JPPI melihat ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh. JPPI menilai, program ini terkesan sangat tidak serius.
JPPI menegaskan, Presiden dan BGN tidak bisa lagi hanya mengandalkan jargon “zero incident”, sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah.
Menurut Ubaid, jika kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban keracunan di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN.
Tak Boleh Main-Main dengan Nyawa Anak
Ubaid menegaskan, pemerintah tak boleh bermain-main dengan nyawa anak bangsa.
“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang.”
“Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” tegas Ubaid Matraji.
JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih menghadirkan gizi untuk mencerdaskan dan menyehatkan siswa, MBG justru menjerumuskan mereka dalam sakit, penderitaan, dan ancaman kehilangan nyawa.
“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total.”
“Kalau tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” tambah Ubaid.
