JAKARTA,DetikNusantara.co.id –
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengungkapkan tuduhan adanya 5.000 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan ini muncul saat BGN melakukan pemulihan pada sistemnya, menemukan bahwa 5.000 unit dapur MBG belum hadir secara fisik atau fiktif. Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan dalam kasus ini, karena program MBG menyerap anggaran triliunan rupiah.
Nurhadi mendesak BGN untuk mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara DPR akan terus mengawal agar hak anak-anak atas gizi tidak tergadai oleh kelalaian manajemen ataupun kepentingan segelintir pihak.
Jika terbukti ada penyimpangan, BPK diharapkan tidak hanya menilai laporan administratif tetapi juga mendorong pemerintah menindak tegas oknum internal yang terlibat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga menyoroti masalah ini, mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX D
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
