PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 menjadi sorotan.
Meskipun total anggaran sebesar Rp4 miliar telah habis terpakai di bulan Oktober, rincian alokasinya menunjukkan adanya disparitas antara porsi anggaran sekretariat dan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para pengurus.
Ketua KONI Kabupaten Probolinggo, H. Zainul Hasan, sebelumnya menjelaskan bahwa dana Rp4 miliar tersebut dibagi menjadi dua fokus utama: 71 persen untuk pembinaan 34 cabang olahraga (cabor), dan 29 persen dialokasikan untuk kesekretariatan KONI.
Dengan persentase 29 persen dari total dana Rp4 miliar, maka anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan kesekretariatan mencapai kurang lebih Rp1,16 miliar dalam satu tahun.
Ironisnya, dari alokasi dana sekretariat yang mencapai miliaran rupiah tersebut, Ketua KONI merinci bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) atau honorarium bagi pengurus KONI hanya sebesar Rp750 ribu per bulan.
“Anggaran sekretariat (listrik, Wi-Fi, dan gaji staf) untuk Tukin pengurus hanya Rp750 ribu per bulan,” ungkap H. Zainul Hasan, saat memberikan penjelasan mengenai habisnya seluruh dana hibah.
H. Zainul Hasan menambahkan bahwa alokasi 29 persen untuk kesekretariatan tersebut juga digunakan untuk menutupi biaya operasional rutin seperti pembayaran listrik, koneksi Wi-Fi, dan gaji staf administrasi di lingkungan KONI Kabupaten Probolinggo serta reward pon 2024.
Pernyataan ini muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk peningkatan prestasi olahraga daerah, yang mana 71 persen dana difokuskan untuk pembinaan cabor, termasuk Porprov. Kontras antara besaran total anggaran sekretariat dan Tukin pengurus yang kecil ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan dana publik untuk pengembangan olahraga.
