PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Ketua DPC PROJO Kabupaten Probolinggo, Agus Mulyanto, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, mengenai usulan kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam skema tersebut, pemilihan Gubernur diusulkan dilakukan melalui DPRD, sementara pemilihan Bupati dan Wali Kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dengan pengecualian untuk wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Agus, mekanisme pemilihan Gubernur melalui DPRD merupakan jalan tengah yang realistis mengingat fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Langkah ini adalah solusi moderat untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah di tengah dinamika politik nasional,” ujar Agus.
Poin-Poin Utama Dukungan PROJO:
- Sinergi Eksekutif-Legislatif: Pemilihan Gubernur oleh DPRD diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan legislatif.
- Kedaulatan Akar Rumput: Pemilihan langsung Bupati dan Wali Kota tetap dipertahankan guna menjamin hak demokrasi masyarakat di tingkat lokal.
- Efisiensi dan Efektivitas: Mengedepankan efisiensi anggaran dan birokrasi tanpa mengabaikan esensi demokrasi.
Agus menegaskan bahwa meskipun mekanisme berubah, aspek teknis harus tetap dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tidak menyimpang dari semangat reformasi.
“Yang terpenting bukan semata-mata mekanismenya, tetapi bagaimana memastikan Kepala Daerah yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat, bebas dari praktik transaksional, dan mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Agus menyampaikan bahwa sesuai instruksi Ketua Umum Budi Arie Setiadi, PROJO di tingkat daerah akan terus mengawal pembahasan kebijakan ini agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
“Kompromi ini harus menjadi sarana memperkuat Demokrasi Pancasila. Efisiensi memang penting bagi pemerintah, namun kegembiraan rakyat dalam berdemokrasi tidak boleh dihilangkan. Rakyat berhak merayakan pesta demokrasi dengan bahagia,” pungkas Ketua PROJO Kabupaten Probolinggo tersebut.
