LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – Sektor pendidikan di Kabupaten Lumajang tengah menghadapi tantangan serius terkait tata kelola kepemimpinan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 161 lembaga pendidikan di wilayah ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan belum memiliki kepala sekolah definitif.
Rincian kekosongan kepemimpinan tersebut mencakup:
- 137 Sekolah Dasar (SD)
- 24 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Patria, menjelaskan bahwa kekosongan ini terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan adanya kendala teknis pada sistem administrasi kepegawaian.
Sebelumnya, data yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinyatakan belum lengkap. Hal inilah yang menghambat proses pengangkatan kepala sekolah definitif secara resmi.
“Dua hari ini kita mengumpulkan kepala sekolah untuk segera melengkapi administrasi kepegawaiannya di sistem, agar bisa terbaca oleh BKN dan dinyatakan lengkap. Setelah itu kita bisa berproses,” ujar Patria.
Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan penataan jabatan dalam waktu dekat. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi di sistem BKN terpenuhi agar proses verifikasi dapat berjalan lancar.
Saat ditanya mengenai tenggat waktu, Patria menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi demi menjaga stabilitas kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.
Upaya yang Sedang Dilakukan Dispendik Lumajang:
- Pendampingan Intensif: Mengumpulkan kepala sekolah untuk pembenahan data mandiri.
- Sinkronisasi Sistem: Memastikan data lokal sinkron dengan sistem BKN pusat.
- Akselerasi Verifikasi: Terus berkoordinasi dengan BKN untuk mempercepat penerbitan SK definitif.
Kekosongan posisi kepala sekolah definitif dikhawatirkan dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, Pemkab Lumajang mendorong agar pengisian jabatan ini segera terealisasi.
“Target saya secepatnya. Kami ingin kekosongan jabatan kepala sekolah segera terisi secara definitif demi mendukung kelancaran dan stabilitas dunia pendidikan,” tegas Patria.
Dengan pengisian jabatan definitif, diharapkan tata kelola sekolah, mulai dari pengelolaan anggaran BOS hingga peningkatan mutu kurikulum, dapat berjalan jauh lebih optimal tanpa hambatan administratif jabatan sementara.
