SAMPANG, DetikNusantara.co.id — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, kini tengah menjadi sorotan tajam. Aktivis Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM), Ikmal, melayangkan kritik keras terkait efektivitas dan transparansi program desa yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga setempat.
Pria asal Margantoko ini mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, banyak program desa yang terkesan jalan di tempat dan kurang terbuka dalam laporan pertanggungjawabannya.
Ikmal menegaskan bahwa Dana Desa merupakan amanah besar yang bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara tertutup atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Dana desa itu amanah rakyat, bukan uang pribadi. Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Ikmal saat memberikan keterangan pers, Selasa (12/05/2026).
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang sejauh ini terkesan pasif. Menurutnya, bungkamnya otoritas terkait justru memperkeruh spekulasi di tengah masyarakat mengenai adanya ketidakberesan dalam birokrasi desa.
Lebih lanjut, Ikmal menuntut adanya langkah konkret dari dinas terkait agar persoalan di lapangan tidak berlarut-larut. Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi.
- Tuntutan Utama: Evaluasi total terhadap manajerial BUMDes di Kecamatan Jrengik.
- Audit Transparansi: Keterbukaan alokasi anggaran yang telah dikucurkan.
- Tegakkan Aturan: Sanksi tegas bagi oknum yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
Sebagai bentuk komitmen, Ikmal menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia berencana menggandeng berbagai elemen mulai dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, mahasiswa, hingga rekan media untuk melakukan pengawasan ketat.
“Jangan sampai anggaran negara lenyap begitu saja sementara pemerintah hanya diam. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata. Pemerintah harus tegak lurus pada aturan demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jrengik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Kecamatan Jrengik belum memberikan tanggapan resmi mengenai sorotan yang disampaikan oleh aktivis BNPM tersebut.
