LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – Keamanan siber kini bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) semata. Seiring pesatnya transformasi digital di lingkungan pemerintahan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman siber agar layanan publik tetap aman, andal, dan terpercaya.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Keamanan Informasi bertema Deteksi Dini Serangan dan Tanggap Insiden Siber (SIGAP SIBER) yang digelar Pemerintah Kabupaten Lumajang di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Selasa (28/7/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa paradigma pengamanan sistem pemerintahan digital harus berubah. Menurutnya, keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah yang mengelola layanan dan data pemerintahan, bukan hanya Diskominfo sebagai pengelola infrastruktur teknologi informasi.
“Keamanan siber bukan sekadar persoalan teknologi informasi. Ini adalah upaya menjaga integritas pemerintah daerah, melindungi data, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital,” ujarnya.
Ia menjelaskan, semakin banyak layanan pemerintahan yang beralih ke platform digital, semakin besar pula tanggung jawab setiap perangkat daerah untuk menjaga keamanan sistem yang dikelolanya. Kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Diskominfo Kabupaten Lumajang, Ricko Dharma Putra, mengatakan bahwa perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui program SIGAP SIBER, yang mendorong seluruh perangkat daerah menjadi bagian dari sistem pertahanan siber Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Ricko mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang mengelola sebanyak 388 subdomain di bawah domain utama lumajangkab.go.id. Dengan cakupan layanan digital yang semakin luas, pengawasan keamanan tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada Tim LUMAJANGKAB-CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
“Setiap perangkat daerah perlu memiliki kemampuan mengenali indikasi awal serangan siber, melakukan langkah pengamanan awal, serta segera melaporkan insiden agar dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai jenis ancaman siber, teknik deteksi dini serangan, prosedur pelaporan insiden, hingga tahapan isolasi dan pemulihan sistem. Melalui pelatihan ini diharapkan tumbuh budaya kerja yang semakin peduli terhadap keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Diskominfo Kabupaten Lumajang juga terus memperkuat peran LUMAJANGKAB-CSIRT melalui pemantauan lalu lintas jaringan, pendampingan penanganan insiden siber, serta layanan penetration testing untuk mengidentifikasi dan menutup potensi celah keamanan pada sistem digital milik perangkat daerah.
Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 69 perangkat daerah tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta PT Telkom Indonesia.
Melalui kolaborasi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap seluruh perangkat daerah semakin sigap menghadapi ancaman siber, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.
