PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pengadaan kegiatan Festival Seven Beaches di Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan pengamat hukum dan penggiat antikorupsi. Sorotan tersebut muncul setelah ditemukan dua paket pekerjaan dalam rangkaian kegiatan festival dengan nilai total mencapai Rp577.943.700 yang dikerjakan oleh penyedia jasa yang sama, yakni Bright Diana Inovasi, tetapi menggunakan metode pengadaan berbeda.
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, paket pertama berupa penyelenggaraan Festival Seven Beaches melalui mekanisme tender dengan nilai Rp429.464.550. Sementara paket kedua, yakni pekerjaan produksi dan logistik pembukaan (opening) Festival Seven Beaches, dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp148.479.150.
Dengan demikian, total anggaran untuk kedua paket pekerjaan tersebut mencapai Rp577,9 juta.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perencanaan dan pembagian ruang lingkup pekerjaan. Terutama, apakah pekerjaan produksi dan logistik pembukaan festival merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Festival Seven Beaches atau memang memiliki kebutuhan, keluaran, dan fungsi pekerjaan yang berdiri sendiri.
Jika sejak awal seluruh kebutuhan, mulai dari produksi acara, perlengkapan, logistik hingga penyelenggaraan festival direncanakan sebagai satu kesatuan, maka pemisahan paket tersebut perlu dijelaskan secara transparan berdasarkan dokumen perencanaan dan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah aspek pun dinilai perlu ditelusuri, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penentuan metode pemilihan penyedia.
Selain itu, perlu dipastikan apakah pembagian paket tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau justru berpotensi mengurangi ruang persaingan antarpelaku usaha.
Meski demikian, kesamaan penyedia dan keterkaitan nama kegiatan belum dapat secara otomatis disimpulkan sebagai pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada kesesuaian substansi pekerjaan, dokumen perencanaan, kontrak, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justisia Arunakara Indonesia, Umar Fauzi, S.H., menilai pembagian paket pengadaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan teknis yang jelas berpotensi menjadi persoalan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, keterkaitan pekerjaan antara paket tender utama dan paket Pengadaan Langsung perlu diuji secara mendalam, terutama untuk memastikan tidak terjadi pemisahan pekerjaan yang seharusnya dapat direncanakan secara terintegrasi.
“Kesamaan penyedia antara paket tender utama dan pengadaan langsung menunjukkan adanya irisan fungsional yang sangat kuat. Disporaparekraf Kabupaten Probolinggo tidak boleh berlindung di balik dalih administrasi semata. Jika dari tahap perencanaan awal hingga pelaksanaan di lapangan rangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem festival, maka pemecahan paket ini patut diduga sebagai upaya menghindari kompetisi yang sehat atau pengondisian tertentu,” ujar Umar Fauzi.
Ia mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.
“Kami mendesak APIP maupun lembaga berwenang untuk segera mengaudit KAK, RUP, hingga kontrak kerja secara transparan demi menjamin akuntabilitas anggaran publik,” tegasnya.
LBH Justisia Arunakara Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut agar prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diterapkan secara konsisten di Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, memberikan penjelasan terkait perbedaan metode pengadaan pada kedua paket pekerjaan tersebut.
Heri menjelaskan, paket senilai Rp429.464.550 menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Probolinggo. Dari sejumlah peserta yang mengikuti proses tender, Bright Diana Inovasi ditetapkan sebagai pemenang.
“Untuk nilai Rp429 juta sekian menggunakan metode tender oleh tim Pokja kabupaten. Dari sekian banyak peserta, tender dimenangkan oleh Bright Diana Inovasi,” jelas Heri saat dikonfirmasi.
Ia menyebutkan, informasi mengenai proses tender tersebut dapat dilihat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurutnya, kegiatan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi-event maupun single-event di kawasan pantai, serta kegiatan lainnya seperti grasstrack motor dan sepeda BMX pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.
Adapun paket senilai Rp148.479.150, menurut Heri, menggunakan metode Pengadaan Langsung karena diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan produksi dan logistik pada kegiatan soft opening dan grand opening Festival Seven Beaches.
“Untuk Rp148 juta sekian menggunakan metode Pengadaan Langsung, dengan aktivitas kegiatan pengembangan ekonomi kreatif. Diperuntukkan biaya produksi dan logistik pada soft dan grand opening, seperti panggung, sound system, videotron, goodie bag, makanan dan minuman, tenda, kursi, dan lain-lain pada bidang ekonomi kreatif,” terangnya.
Heri juga menegaskan bahwa kedua paket pekerjaan tersebut memiliki kebutuhan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda.
“Dengan kebutuhan KBLI yang berbeda,” pungkasnya.
Meski telah memberikan klarifikasi, perbedaan metode pengadaan dan penggunaan KBLI tersebut tetap menjadi bagian yang perlu dicermati dalam menilai kesesuaian perencanaan paket pekerjaan. Sebab, penentuan metode pengadaan tidak hanya berkaitan dengan klasifikasi bidang usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik, ruang lingkup, serta kebutuhan pekerjaan.
Publik pun menantikan keterbukaan dokumen perencanaan dan penjelasan teknis dari pihak terkait agar penggunaan anggaran Festival Seven Beaches Kabupaten Probolinggo senilai hampir Rp578 juta dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
