DetikNusantara – Rencana anggaran untuk program makan gratis yang digadang-gadang menjadi program makan siang gratis termahal kedua di dunia kini mulai ada pemangkasan. Hal ini memberikan sedikit ruang fiskal di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto menjalankan sejumlah proyek berbiaya besar.
Pengeluaran untuk program tersebut, yang ditargetkan dapat menjangkau 83 juta orang dalam beberapa bulan ke depan, kini diproyeksikan sebesar Rp350 triliun (setara US$21,4 miliar) untuk anggaran tahun depan. Angka ini turun 22% dari proyeksi sebelumnya setelah pemerintah menyesuaikan estimasi biaya bahan baku makanan turun sepertiga, kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk.
Untuk tahun ini, anggaran program diperkirakan mencapai sekitar US$7,5 miliar, atau turun 29% dari rencana awal, lanjut Dadan dalam sebuah wawancara.
Program makan gratis lima kali dalam sepekan ini bertujuan untuk meningkatkan gizi pelajar, anak di bawah usia lima tahun, serta ibu hamil dan menyusui. Penyesuaian ini dinilai dapat meredakan kekhawatiran investor terhadap proyeksi defisit anggaran Indonesia, di tengah dorongan Prabowo melaksanakan proyek besar sejak awal masa jabatannya.
Presiden Prabowo juga telah menggulirkan berbagai stimulus konsumsi, peluncuran puluhan ribu koperasi desa, serta wacana pembangunan tanggul laut raksasa senilai US$80 miliar di pesisir utara Jawa.
Jika terealisasi, program makan gratis Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. AS tercatat mengalokasikan US$29,4 miliar untuk program makan siang di sekolah selama tahun ajaran 2022–2023, menurut data dari Global Child Nutrition Foundation. Di bawahnya, Prancis mengalokasikan lebih dari US$10 miliar untuk program serupa.
Salah satu tantangan utama program ini adalah pasokan bahan pangan. Program dirancang untuk menyuplai telur, ayam, ikan, sayur, dan buah produksi lokal, ujar Dadan. Ia juga menambahkan bahwa permintaan susu bakalan melebihi kapasitas produksi nasional dalam waktu dekat. Pemerintah pun menyiapkan rencana impor hingga 1,5 juta ekor sapi perah dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Brasil, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa. Jumlah tersebut diperkirakan akan melipatgandakan populasi sapi perah nasional.
“Kita butuh waktu untuk mendorong masyarakat dan petani memproduksi pangan secara lokal. Saat ini belum jadi masalah, tapi dalam waktu dekat kita akan kekurangan pasokan,” kata Dadan.
Dadan mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperluas cakupan program hingga menjangkau seluruh 83 juta penerima pada akhir tahun ini. Saat ini, baru sekitar 5 juta orang yang telah menerima manfaat program. Artinya, perlu peningkatan distribusi hingga 16 kali lipat, yang cukup menantang di tengah kasus keracunan makanan dan hambatan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia. Untuk mempercepat pelaksanaan, sekitar 30.000 lulusan universitas akan diterjunkan untuk mengelola dapur.
Pemerintah mengandalkan peran swasta untuk membangun sekitar 32 ribu dapur yang akan digunakan untuk memasak dan mendistribusikan makanan. Namun hingga saat ini, baru sekitar 1.900 dapur yang beroperasi.
Menurut Aditya Perdana, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, investasi dapur belum menarik karena biaya per unit bisa mencapai US$183 ribu dan diperkirakan baru bisa balik modal dalam dua tahun.
“Investor masih belum yakin terhadap model bisnisnya dan lebih memilih wait and see,” ujar Aditya.
Ia juga menilai bahwa meskipun belum ada penolakan serius terhadap program makan gratis ini dari partai politik maupun masyarakat, tantangan implementasi tetap besar. “Boleh ambisius, tapi harus tetap rasional agar tidak memberatkan anggaran negara,” katanya.
Analis dari Nomura Holdings Inc. pekan lalu mempertahankan proyeksi bahwa Indonesia akan mencatat defisit anggaran sebesar 2,9% dari PDB tahun ini, lebih tinggi dari target APBN sebesar 2,5% dan mendekati batas maksimum legal sebesar 3%.
Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas global yang rendah, serta rencana percepatan belanja pemerintah di paruh kedua tahun ini, termasuk untuk program makan gratis.
Nomura juga memperkirakan pemerintah akan mengumumkan proyeksi defisit yang lebih lebar pada bulan Juli, saat Kementerian Keuangan biasanya menyampaikan evaluasi anggaran tengah tahun ke DPR. Pada saat yang sama, kementerian/lembaga juga mulai membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 bersama DPR.
Presiden Prabowo menyadari berbagai tantangan program ini, namun tetap menegaskan bahwa makan bergizi gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.
“Banyak yang pesimis, mengatakan program makan bergizi gratis itu mustahil,” kata Prabowo dalam rapat kabinet bulan lalu. “Kita harus buktikan bahwa mereka salah.”
“Kita akan menyebut ini keberhasilan, insya Allah, di bulan Desember 2025,” ujarnya.
