PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Alokasi anggaran reses DPRD Kabupaten Probolinggo kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, dana yang mencapai belasan miliar rupiah tersebut dinilai tidak sebanding dengan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat. Publik mulai membandingkan metode konvensional yang mahal ini dengan gaya komunikasi digital yang dilakukan Bupati Situbondo, Mas Rio.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk satu kali masa reses DPRD Kabupaten Probolinggo mencapai hampir Rp5 miliar. Mengingat dalam satu tahun terdapat tiga kali masa reses, maka total uang rakyat yang digelontorkan menyentuh angka Rp15 miliar.
Sekretaris LBH Cahaya Keadilan Rakyat (CAKRA) Kabupaten Probolinggo, Nofal Yulianto, mengkritik keras penggunaan dana tersebut. Menurutnya, anggaran fantastis itu habis hanya untuk urusan teknis dan seremonial seperti:
- Konsumsi (nasi kotak dan kue).
- Sewa tenda dan sound system.
- Pengadaan alat tulis kantor (ATK).
- Pembuatan atribut seperti banner dan baliho.
“Kondisi infrastruktur di Probolinggo masih stagnan, namun anggaran untuk seremonial justru sangat besar. Ini memicu pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitasnya,” ujar Nofal, Selasa (7/4/2026).
Nofal menilai metode tatap muka konvensional yang memakan biaya miliaran rupiah sudah saatnya dievaluasi. Ia mencontohkan terobosan Bupati Situbondo, Mas Rio, yang aktif menyerap aspirasi warga melalui siaran langsung (live streaming) di media sosial seperti TikTok.
“Bayangkan jika 50 anggota DPRD Probolinggo melakukan hal serupa. Biayanya mungkin hanya paket data internet, tapi jangkauan audiensnya jauh lebih luas dan interaksinya lebih nyata,” tegas Nofal.
Metode digital ini dianggap jauh lebih efisien karena:
- Hemat Biaya: Memangkas anggaran logistik hingga 90%.
- Transparan: Masyarakat bisa melihat langsung tanggapan dewan tanpa sekat.
- Real-Time: Masalah warga bisa langsung dicatat dan didengar saat itu juga.
Hingga saat ini, publik merasa belum mendapatkan rincian jelas mengenai penggunaan dana reses per anggota dewan. Minimnya keterbukaan informasi ini memicu dugaan bahwa reses hanya menjadi ruang tambahan pendapatan bagi anggota legislatif, bukan murni untuk kepentingan rakyat.
Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Probolinggo berani melakukan inovasi dalam berkomunikasi agar anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
