JAKARTA, DetikNusantara.co.id – Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia pada Rabu (16/4/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan melakukan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo, terutama pada sektor jalan, jembatan, dan irigasi.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Haris didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, beserta sejumlah pejabat teknis terkait.
Rombongan diterima di Gedung Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR di Jakarta oleh Direktur PFID, Krisno Yuwono, yang merupakan pengampu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Kementerian PUPR, serta Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian PUPR, Nyoman, yang bertanggung jawab atas jalan dan jembatan di jalur nasional Jawa-Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haris menyampaikan usulan berbagai program strategis untuk merehabilitasi infrastruktur yang dianggap sangat penting bagi kemajuan daerah di Kabupaten Probolinggo.
Beberapa usulan prioritas yang diajukan meliputi rehabilitasi jalan pendukung sektor pariwisata dan agropolitan senilai Rp 173 miliar, perbaikan delapan koridor jalan utama di Kabupaten Probolinggo dengan total anggaran Rp 241 miliar, pembangunan jalan lingkar utara Kraksaan senilai Rp 420 miliar, serta rehabilitasi jembatan di Pajarakan dan Semampir berikut revitalisasi deck di jalan nasional senilai Rp 33 miliar. Total nilai usulan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ini mencapai Rp 867 miliar.
Bupati Haris menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Konsultasi ini menjadi langkah strategis untuk memahami arah dan peluang alokasi anggaran dari pusat pada tahun 2025 dan 2026.
“Koordinasi ini penting agar kita memahami skema dan peluang program infrastruktur yang tersedia di Kementerian PUPR. Harapannya, Kabupaten Probolinggo dapat memaksimalkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah sehingga beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih ringan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian PUPR memberikan respons positif terhadap pemaparan program dari Kabupaten Probolinggo dan menyarankan agar Pemerintah Daerah segera menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Selanjutnya, kami akan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan alokasi program-program bidang infrastruktur, terutama bidang jalan dan jembatan maupun bidang irigasi dari Kementerian PUPR pada tahun 2025 maupun 2026, yang tentunya saat ini terdapat perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Reporter: Anshori
