Dinkes P2KB Lumajang Alokasikan Rp9,9 Miliar DBHCHT untuk Iuran JKN Masyarakat Miskin

LUMAJANG, DetikNusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.916.964.000 atau sekitar Rp9,9 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran iuran dan bantuan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang.

Pemanfaatan dana DBHCHT ini difokuskan untuk membiayai iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan melalui Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran penerima manfaat meliputi 16.405 orang untuk pembiayaan selama 12 bulan serta 13.098 orang untuk pembiayaan selama lima bulan.

Sekretaris Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang, Ester Pramedina, SKM., M.Kes., mengatakan bahwa alokasi DBHCHT tahun 2026 tersebut secara khusus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN bagi masyarakat kurang mampu.

“Anggaran DBHCHT tahun 2026 digunakan untuk pembayaran iuran dan bantuan JKN bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang,” kata Ester Pramedina.

Menurutnya, pelaksanaan program yang bersumber dari DBHCHT tersebut berlangsung mulai Januari hingga Desember 2026. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya iuran.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Dinkes P2KB Lumajang telah melakukan koordinasi dengan Bagian Perekonomian. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dinkes P2KB berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi masyarakat serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bantuan pembayaran iuran JKN dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Meski demikian, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Ke depan, Dinkes P2KB Lumajang berharap alokasi DBHCHT dapat dipertahankan secara stabil, bahkan ditingkatkan, agar pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat miskin tetap terjamin.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

Dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya iuran JKN.