DPP BIN Jember Serukan Penyederhanaan Layanan KTP dan KK, Ini Respons Dispenduk Capil

JEMBER, DetikNusantara.co.id – Dalam upaya meningkatkan sinergitas antara masyarakat sipil dengan instansi pemerintahan, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Barisan Independen Nusantara (LBH/LSM-DPP BIN) Jember melakukan kunjungan resmi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Jember, Senin (6/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPP BIN dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Setibanya di kantor Dispenduk Capil Jember, rombongan dari DPP BIN langsung disambut oleh Sekretaris Dispenduk Capil Jember, Iskandarian, yang mewakili Kepala Dinas yang pada saat itu sedang mengikuti rapat bersama DPRD Kabupaten Jember. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan dialog terbuka dan penuh semangat antara kedua belah pihak mengenai sejumlah isu dan dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya menyangkut pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Akta Kelahiran.

Sekretaris Jenderal DPP BIN, Ryo, dalam pertemuan tersebut menyampaikan berbagai keluhan dan laporan yang diterima dari masyarakat, yang berkaitan dengan sulitnya proses pengurusan dokumen kependudukan secara mandiri. Ryo menekankan bahwa banyak masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang diwajibkan, yang pada akhirnya menyebabkan keengganan untuk mengurus dokumen secara langsung ke instansi terkait.

“Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau perantara dalam pengurusan dokumen seperti KK, KTP, dan akta kelahiran karena mereka merasa prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu. Padahal dokumen tersebut sangat penting untuk menunjang hak-hak dasar warga negara,” ujar Ryo.

Lebih lanjut, Ryo juga mengungkapkan adanya sejumlah laporan terkait ketidaksesuaian pelayanan di tingkat bawah, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik yang adil dan merata. Ia menekankan bahwa perlu ada penyederhanaan proses serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa lebih memahami pentingnya dokumen kependudukan dan tidak merasa terbebani dalam proses pengurusannya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dispenduk Capil Jember, Iskandarian, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas masukan serta aspirasi yang dibawa oleh DPP BIN. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan mengkajinya secara menyeluruh bersama jajaran internal Dispenduk Capil Jember.

“Kami menyambut baik kedatangan DPP BIN dan menerima seluruh laporan masyarakat yang disampaikan. Evaluasi terhadap proses pelayanan tentu menjadi bagian dari tugas kami. Kami juga terbuka terhadap masukan yang konstruktif demi perbaikan bersama,” kata Iskandarian.

Ia juga menyampaikan bahwa surat resmi dari DPP BIN akan segera disampaikan kepada Kepala Dispenduk Capil Jember setelah beliau kembali dari kegiatan rapat bersama DPRD. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menjadwalkan pertemuan resmi antara DPP BIN dan Kepala Dispenduk Capil Jember untuk melakukan diskusi lebih mendalam atau yang disebut sebagai “sharing and hearing session”, dengan melibatkan jajaran teknis agar solusi yang ditawarkan bisa lebih tepat sasaran.

Pihak DPP BIN, lanjut Iskandarian, dinilai telah menunjukkan itikad baik untuk berkontribusi dalam membangun pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, sinergi antara LSM seperti DPP BIN dengan pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong reformasi birokrasi pelayanan kependudukan.

Dalam kesempatan yang sama, Ryo juga menegaskan bahwa pihaknya siap kapan pun dibutuhkan untuk hadir dan memberikan masukan secara langsung, demi memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar oleh para pengambil kebijakan. Ia berharap, dengan adanya koordinasi aktif ini, ke depannya akan tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan lebih humanis.

“Sebagai lembaga kontrol sosial, kami ingin terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami tidak ingin hanya sekadar menyampaikan kritik, tapi juga menawarkan solusi dan terlibat dalam proses pembenahan secara langsung,” pungkas Ryo.

Kunjungan ini menjadi salah satu langkah strategis DPP BIN Jember dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga advokasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sipil sangat penting dalam mengawal jalannya roda pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga sehari-hari. (r1ck)