BANGKALAN, DetikNusantara.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Barisan Nasional Pemuda Madura (DPD BNPM) Kabupaten Bangkalan memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Apresiasi ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bangkalan dengan Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan terkait pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilanatau sidang keliling. Inovasi ini direncanakan akan menjangkau langsung masyarakat di tingkat kecamatan hingga pelosok desa.
Wakil Ketua BNPM Bangkalan, Ikmal, menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif. Menurutnya, hambatan geografis dan biaya transportasi seringkali menjadi penghalang bagi warga desa untuk mendapatkan kepastian hukum.
“Kami menilai ini adalah gebrakan luar biasa. Dengan adanya sidang di luar gedung, keadilan tidak lagi bersifat eksklusif di pusat kota, melainkan hadir langsung di tengah-tengah masyarakat pelosok,” ujar Ikmal saat memberikan keterangan pers.
Ikmal merinci sedikitnya ada tiga manfaat utama dari sistem jemput bola ini:
- Efisiensi Biaya dan Waktu: Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten yang memakan biaya besar.
- Percepatan Perkara: Memangkas birokrasi dan mempercepat penyelesaian sengketa hukum di lapangan.
- Edukasi Hukum: Kehadiran proses peradilan di desa menjadi sarana pembelajaran langsung bagi warga untuk meningkatkan kesadaran hukum.
“Rakyat kini tidak perlu terbebani jarak untuk mencari keadilan. Ini adalah implementasi pelayanan publik yang efektif dan efisien,” tambahnya.
Meski memberikan pujian, BNPM Bangkalan juga mengingatkan agar MoU ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata (implementasi) yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial belaka.
Sebagai organisasi pemuda, BNPM menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program ini agar seluruh lapisan masyarakat di Bangkalan memahami hak-hak hukum mereka.
“Kami berharap sinergi antara Pemkab dan PN Bangkalan terus terjaga. BNPM siap mengawal kebijakan-kebijakan positif seperti ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan secara menyeluruh,” pungkasnya.
