Categories: Berita

Gus Khozin: Kemendagri Segera Terbitkan Aturan, Dorong Pengaturan dan Pembatasan Sound Horeg

Jember – Polemik penggunaan sound horeg di Kabupaten Jember dan sejumlah daerah lainnya, tidak lama lagi akan diatur melalui regulasi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sound horeg di tengah masyarakat.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang), Muhammad Khozin mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pengaturan sound horeg. “Perlu ada aturan soal penggunaan sound horeg yang didasari pada semangat win-win solution. Insya Allah tidak lama lagi regulasi mengenai sound horeg akan diterbitkan Kemendagri,” ujar Khozin, Jumat (20/11/2026).

Khozin berpandangan bahwa sound horeg tidak perlu dihapuskan atau dilarang secara menyeluruh. Namun, penggunaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum, menimbulkan persoalan sosial, maupun bertentangan dengan norma agama dan nilai masyarakat. “Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi dasar penerbitan aturan tersebut,” tambah Khozin.

Menurut Khozin, penyelesaian polemik harus mengedepankan dialog dan kepastian hukum. Aspirasi ulama dan masyarakat yang menginginkan ketenteraman perlu dihormati, sementara keberlangsungan usaha pelaku sound system juga harus diperhatikan.

“Prinsipnya, sound horeg tidak harus dilarang seutuhnya. Perlu pengaturan mengenai operasionalisasinya agar aktivitas tersebut tetap bisa berjalan dengan memperhatikan ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan norma yang berlaku,” sebut Khozin.

Sebelumnya, Khozin bertemu dengan Bupati Jember Muhammad Fawait membahas mengenai persoalan sound horeg. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengidentifikasi sejumlah materi pengaturan, meliputi evaluasi keberadaan dancer atau penari, pengendalian minuman keras (miras), pembatasan lokasi dan jam operasional, serta batas maksimal tingkat kebisingan dalam satuan desibel (dB).

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menghadirkan kerangka regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan sound horeg,” pungkas Khozin. – rcx

Redaksi

Recent Posts

PN Kraksaan Gelar Pemeriksaan Setempat Sengketa Tanah di Sindetlami, Gugatan PMH Masuki Tahap Penting

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan melaksanakan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara gugatan…

14 jam ago

Insentif Guru Ngaji Probolinggo Naik Jadi Rp1 Juta pada 2027, Fraksi Gerindra Siap Kawal Realisasi

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo menepati komitmennya dalam memperjuangkan kenaikan insentif…

19 jam ago

Tak Ingin Pedagang Pasar Semampir Terus Merugi, Reza Siapkan Solusi dan Insentif

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Keluhan pedagang yang berjualan di dalam Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,…

1 hari ago

Satu – satunya, Desa Pondok Kelor Probolinggo Raih Penghargaan Jatim Jagad Inovasi Award 2026

SURABAYA, DetikNusantara.co.id – Pemerintah Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berhasil menorehkan prestasi membanggakan…

2 hari ago

Komisi III DPRD Probolinggo Bakal Panggil 7 OPD dan Dua EO, Soroti Paket Pengadaan Rp1,26 Miliar

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo berencana memanggil tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)…

2 hari ago