DetikNusantara.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meningkatkan status dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ke tahap penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta pada Senin (27/10).
Menanggapi potensi pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan informasi rinci mengenai siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan dan materi yang akan ditanyakan, mengingat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
KPK saat ini fokus menyelidiki unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh. Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek tersebut.
Mahfud menyoroti perbedaan signifikan biaya pembangunan per kilometer antara proyek Whoosh di Indonesia (52 juta dolar AS) dengan proyek serupa di China (17-18 juta dolar AS).
KPK telah mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi ini, dan Mahfud pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh KPK.
Sementara itu, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, juga melihat indikasi markup yang jelas dalam proyek KCJB. Ia membandingkan biaya pembangunan kereta cepat Shanghai-Hangzhou (22,93 juta dolar AS per km) dengan proyek KCJB di Indonesia (41,96 juta dolar AS per km), dan menemukan selisih yang signifikan.
Anthony menduga bahwa nilai proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh penggelembungan atau markup yang melanggar proses pengadaan barang publik.
