PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan “Ngaji Anggaran” atau diskusi publik tentang tata kelola anggaran daerah. Acara ini melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum di sebuah kafe di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, pada Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kalangan muda, khususnya mahasiswa, mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Diskusi yang dikemas sebagai forum terbuka ini menghadirkan sejumlah pemateri kunci, antara lain:
- Kristiana Ruliani (Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah/BPPKAD Kabupaten Probolinggo).
- Didik Humaidi (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo).
- Samsudin (Gubernur LIRA Jawa Timur).
- Mauli Fikr (Aktivis Anggaran).
Selain sesi diskusi yang intens, seluruh peserta turut melakukan deklarasi komitmen sebagai Masyarakat Anti Korupsi.
Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, menjelaskan bahwa format diskusi publik sengaja dipilih untuk membedah tata kelola anggaran daerah secara transparan.
“Kami menghadirkan pihak DPRD, pemerintah daerah, dan aktivis anggaran agar terjadi dialog terbuka mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026,” ujar Salamul Huda.
Ia menekankan bahwa LIRA menyoroti sejumlah poin dalam rancangan APBD 2026 dan berharap anggaran yang disahkan kelak dapat benar-benar memberi manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pencegahan korupsi berjalan sejak awal, sehingga anggaran 2026 tidak disalahgunakan dan dapat diwujudkan untuk pembangunan Kabupaten Probolinggo yang lebih baik,” tegasnya.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif LIRA dalam menyelenggarakan ‘Ngaji Anggaran’ bertepatan dengan momen Hakordia. Menurutnya, forum dialog semacam ini merupakan ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
“Forum ini membuka kesempatan bagi munculnya kritik konstruktif bagi Pemkab Probolinggo, yang dapat kami jadikan bahan evaluasi agar kinerja keuangan maupun sektor lainnya semakin baik,” ungkap Kristiana.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah yang berintegritas dan anti korupsi, sembari menambahkan, “Karena itu, kami sangat mendukung kegiatan yang mendorong transparansi seperti ini.”
