DETIKNUSANTARA.CO.ID – Perdebatan mengenai batas usia dalam profesi advokat harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jernih, proporsional, dan setia pada prinsip negara hukum. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan:
“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.”
Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang hanya menetapkan batas usia minimum sebagai syarat kematangan awal, bukan batas usia maksimum sebagai akhir pengabdian. Pilihan tersebut bukan kekosongan norma, melainkan bentuk kebijakan hukum yang rasional. Negara menilai bahwa kedewasaan hukum dan tanggung jawab profesional dapat diukur sejak usia tertentu, namun tidak secara otomatis berakhir pada angka usia tertentu.
Gagasan untuk menetapkan batas usia maksimal advokat sering kali didasarkan pada asumsi bahwa usia lanjut berpotensi memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau menurunkan kualitas profesional. Argumen ini lemah secara logika maupun teori hukum. Penyimpangan etik dan tindak pidana bukanlah produk usia, melainkan persoalan integritas dan penegakan aturan. Mengaitkan usia dengan kecenderungan KKN adalah generalisasi yang tidak berdasar dan berpotensi menciptakan stigma terhadap kelompok usia tertentu.
Secara konstitusional, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak dasar warga negara. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip proporsionalitas: memiliki tujuan sah, relevan, diperlukan, dan seimbang. Menetapkan batas usia maksimal secara umum tanpa melihat kapasitas individual jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Seseorang yang berusia di atas 55 atau 60 tahun bisa saja memiliki ketajaman analisis, pengalaman litigasi, serta reputasi profesional yang jauh melampaui mereka yang lebih muda. Menghentikan haknya semata karena angka usia adalah bentuk pembatasan yang tidak rasional.
Profesi advokat berbeda secara fundamental dengan jabatan publik seperti aparatur sipil negara, hakim, atau jaksa. Jabatan publik berada dalam struktur kekuasaan negara, dibiayai APBN, dan membutuhkan manajemen regenerasi birokrasi. Sebaliknya, advokat adalah profesi mandiri yang bergerak dalam ranah jasa hukum berbasis kepercayaan klien. Mereka tidak memegang jabatan struktural negara dan tidak digaji oleh negara. Oleh karena itu, analogi dengan usia pensiun birokrasi tidak relevan secara konseptual.
Selain itu, karakter profesi advokat bertumpu pada kapasitas intelektual, argumentasi hukum, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam praktik global, advokat senior justru sering menjadi rujukan dalam perkara kompleks karena kematangan perspektifnya. Kemampuan fisik bukan determinan utama; apabila seorang advokat tidak lagi mampu menjalankan tugasnya secara efektif, mekanisme profesional dan pilihan klien akan bekerja secara alamiah. Negara tidak perlu melakukan intervensi berlebihan terhadap ruang yang secara alami diatur oleh kompetensi dan kepercayaan publik.
Menetapkan batas usia maksimal juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana nasib advokat yang sedang menangani perkara besar ketika tiba-tiba kehilangan hak praktik? Bagaimana perlindungan terhadap klien yang tengah diwakili? Tanpa desain transisi yang matang, kebijakan semacam itu justru menciptakan persoalan baru yang lebih kompleks daripada masalah yang hendak diselesaikan.
Pada akhirnya, kualitas profesi advokat tidak ditentukan oleh angka usia, melainkan oleh integritas, kompetensi, dan efektivitas pengawasan etik. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d telah menegaskan batas minimal kematangan tanpa menutup ruang pengabdian sepanjang kapasitas masih ada. Konstitusi menjamin kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk terus berkarya selama mampu dan profesional. Membatasi usia secara arbitrer bukanlah solusi, melainkan penyederhanaan masalah yang berisiko melanggar prinsip keadilan itu sendiri.
