PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat komitmen dalam menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Melalui rapat koordinasi (rakor) virtual pada Sabtu (28/2/2026) malam, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menginstruksikan Satgas MBG untuk memperketat pengawasan dan keseragaman komunikasi.
Sebagai Ketua Satgas, Sekda Ugas menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam fasilitasi, monitoring, hingga pelaporan ke tingkat provinsi. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat jika ditemukan kendala atau insiden di lapangan.
“Laporan harus satu pintu dan tidak boleh parsial. Jika terjadi insiden yang viral, petugas seperti Camat atau OPD pembina wilayah wajib segera turun ke lapangan,” tegas Ugas.
Satu Narasi dan Prioritas Keselamatan
Dalam arahannya, Sekda Ugas juga mewajibkan seluruh Perangkat Daerah untuk menjaga satu narasi dalam komunikasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait program MBG.
Beliau menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan apa pun.
“Jangan longgar dalam pengawasan. Nyawa anak lebih penting dari kepentingan mitra,” tambahnya.
Update Operasional SPPG di Probolinggo
Berdasarkan data dari Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mas Pujo, saat ini terdapat 168 SPPG di Kabupaten Probolinggo, di mana 74 unit di antaranya telah resmi beroperasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, melaporkan perkembangan standar kesehatan unit tersebut:
- 74 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Fokus penguatan kini diarahkan pada tahap pemorsian yang dinilai sebagai titik rawan.
- Penyusunan SOP Critical Incident sedang dipercepat untuk mengantisipasi potensi kasus keracunan makanan.
Langkah Strategis ke Depan
Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin strategis untuk meningkatkan kualitas layanan MBG, antara lain:
- Lengkap Administrasi: Mendorong seluruh SPPG melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
- Kompetensi SDM: Memastikan ketersediaan sertifikat kompetensi bagi ahli gizi di setiap unit.
- Ekonomi Lokal: Mengoptimalkan keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan baku makanan.
- Monitoring Terpadu: Pengawasan per wilayah akan melibatkan Asisten Sekda dan OPD pembina untuk menjamin program berjalan optimal.
