DetikNusantara.co.id – Perbuatan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang tidak hanya melawan hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata pro veritate habetur (putusan pengadilan harus dianggap benar dan mengikat). Negara hukum menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga putusan pengadilan wajib dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
Secara normatif, tindakan menghalangi eksekusi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Rujukan dapat ditemukan dalam Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang perlawanan terhadap pejabat yang menjalankan tugas yang sah, serta Pasal 216 KUHP mengenai keengganan untuk memenuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Bahkan dalam konteks eksekusi, aparat pengadilan maupun kepolisian yang menjalankan perintah eksekusi bertindak dalam kapasitas pejabat umum, sehingga setiap bentuk penghalangan dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut.
Apabila perbuatan menghalangi eksekusi dilakukan secara lebih serius dengan cara sengaja mendatangkan massa untuk melakukan intimidasi, provokasi, atau perlawanan fisik, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan (Pasal 160 KUHP). Tindakan ini juga dapat diperluas konstruksinya sebagai perbuatan yang mengarah pada obstruction of justice karena merintangi jalannya peradilan yang sah.
Dengan demikian, perbuatan menghalangi eksekusi—lebih-lebih bila secara sengaja mendatangkan massa untuk menciptakan suasana intimidatif—merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum acara dan supremasi hukum. Tidak hanya dapat dijerat dengan sanksi pidana, tetapi juga patut dipandang sebagai bentuk contempt of court yang merendahkan wibawa peradilan. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang tegas agar setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan tanpa intervensi dan gangguan pihak manapun. (*)
