Kisruh internal PPP pasca keluarnya SK Menkumham bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah drama politik yang penuh intrik, di mana hukum dijadikan instrumen untuk memukul, Bukan Untuk menata. PPP Pro Perubahan Menilai SK itu bukan solusi, tapi Bencana yang memperdalam luka partai.
Dari luar, tampak seolah ini sekadar pertarungan elite PPP. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada aroma intervensi kekuasaan yang begitu kental. Keterlibatan Mentri Hukum mengesahkan kubu Mardiono jelas Sangat Politis. Pemerintah tidak Netral, dan Publik Berhak Bertanya: Atas Dasar Apa SK itu Keluar? Padahal Dalam Prosesnya Cacat Hukum Dan Cacat Prosedur
Lebih Tajam lagi, publik Mulai membaca ada kepentingan yang lebih Besar. Di balik semua ini, Terselip Dugaan Adanya Operasi Diam-Diam dari Penguasa yang Ingin Melemahkan Basis Politik Islam. Bukan semua partai Islam yang Menjadi Target, Melainkan Hanya PPP. PPP Satu-satunya partai Islam yang dianggap Rentan dan Bisa Dikendalikan.
Mengapa PPP? Karena Sejarah Panjangnya. PPP Punya Simbol yang kuat di mata umat. Jika Partai ini Bisa Dihancurkan dari Dalam, maka politik Islam di Indonesia akan kehilangan satu Pilar Penting. Strategi ini jelas Cerdik, tapi sekaligus berbahaya: menghancurkan dari dalam lebih Efektif Ketimbang Menyerang dari Luar.
Mardiono pun diposisikan sebagai figur “legal” melalui SK Menkumham. Tapi legitimasinya rapuh, karena penolakannya begitu keras di tingkat bawah. Para Kader Bahkan terang-terangan menyebut Mardiono sebagai agen penghancur PPP. Pernyataan itu bukan sekadar amarah, melainkan jeritan kader yang sadar partainya sedang Ditenggelamkan ke dasar jurang.Bahkan Disaat Mardiono Sambutan Hampir Seluruh Kader Mempermalukan dg Teriakan Dan Nyanyian.Mundur
Di Titik ini, Publik Tidak bisa lagi menutup Mata. PPP Bukan Sekadar Partai, Tapi Simbol Perjuangan Politik Islam yang Sudah Ada Sejak Masa Orde Baru. Menghancurkannya sama Dengan Menghapus Sebagian dari jejak Politik Ummat. Jika benar Ada Intervensi besar, Maka ini Bukan Hanya Urusan Internal PPP, Tapi urusan Ummat Seluruhnya.
RI 1 Semestinya sadar, Membiarkan SK Menkumham yang cacat Legitimasi sama saja dengan melegalkan Intervensi. Tapi lebih ironis lagi, jika semua ini adalah Bagian dari Konsolidasi Kekuasaan menuju 2029, di mana PPP Harus dikerdilkan Agar Tidak Jadi Batu Sandungan Politik. Publik tentu punya Hak Curiga.
PPP Pro Perubahan sudah jelas: Mereka Menolak,Melawan. Bagi mereka, menyelamatkan PPP Bukan sekadar Mempertahankan kursi, Melainkan Mempertahankan Marwah umat. Karena itu, tuntutan Kami sederhana: cabut SK Menkumham, kembalikan kedaulatan ke Tangan kader Yg Sah, bukan Elite Yg Penuh Ambisi Dan Hanya Kepengen Dipanggil Ketum
Jika SK itu tetap dipertahankan, maka sejarah Akan Mencatat: PPP Hancur Bukan Karena Pertarungan Internal semata, Tapi karena intervensi Eksternal yang Tega Mengorbankan Partai Islam demi Syahwat Kekuasaan. Dan sosok RI 1, Suka Atau Tidak Suka, Akan Terus Disebut Sebagai Sosok yang Bermain Dalam Bayang-Bayang.
Pada Akhirnya, Pilihan Ada di tangan kader PPP Umat IslamDan Para Ulama’ Yg Masih Konsisten dan Cinta PPP. Apakah Rela Partai ini Dihancurkan Secara Perlahan, Ataukah Berani Bangkit Melawan Ke Dzholiman Dan Intervensi Pemerintah.? Sejarah Tak Pernah Berpihak Pada Yang Diam. Jika PPP ingin Selamat, Maka Perlawanan Adalah satu-satunya Jalan.
MELAWAN ATAU MUSNAH DI 2029
Kader Militan.
Santri KHR Ach Fawaid As’ad Syamsul Arifin.
A. Yazid Merdeka
