PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Lembaga Garuda Sakti (LGS) Provinsi Jawa Timur menyoroti profesionalisme Inspektorat Kabupaten Probolinggo sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketua Umum LGS Jatim, Dedy Mistariyanto, mempertanyakan mengapa Inspektorat terkesan menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Menurut Dedy, tugas utama Inspektorat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, mencakup kinerja, keuangan, dan pelaksanaan kebijakan. Inspektorat juga memiliki peran krusial dalam membantu kepala daerah (Bupati) untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
“Dalam konteks ini, sebagai bagian dari perangkat daerah yang membantu Bupati, Inspektorat seharusnya tidak hanya reaktif menunggu laporan masyarakat. Akibatnya, potensi penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Dedy menambahkan, idealnya Inspektorat telah memiliki jadwal rutin untuk sosialisasi, pemeriksaan, dan pengawasan yang menjangkau seluruh tingkatan administrasi, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa. Langkah proaktif ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
“Berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara aktif turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan kinerja serta pengelolaan anggaran, Inspektorat Kabupaten Probolinggo hendaknya tidak hanya bertindak setelah adanya laporan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedy berharap Inspektorat Kabupaten Probolinggo segera melakukan pembenahan kinerja dan menata sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan terjadwal. Dengan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan Bupati dapat terbantu dalam memastikan kinerja dan penggunaan anggaran selalu terpantau dengan baik.
Reporter: Anshori
