KOTA PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Komando Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN), salah satu barisan pendukung utama Prabowo–Gibran, merilis hasil investigasi mendalam terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo. Investigasi ini menemukan adanya dugaan kegagalan manajemen dan lemahnya kepemimpinan penanggung jawab lapangan, yang dinilai berpotensi mencoreng citra program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP Brigade Komando Ormas Tapal Kuda Nusantara, Adi Susanto, menegaskan bahwa hambatan di lapangan bukan disebabkan kendala teknis, melainkan ketidaksiapan manajemen serta minimnya kehadiran dan pendampingan dari penanggung jawab program.
“Kami menemukan bahwa pejabat penanggung jawab tidak hadir dalam pendataan, tidak mendampingi staf, tidak menyiapkan pembekalan, dan secara umum tidak terlibat dalam pelaksanaan teknis MBG,” tegas Adi Susanto.
Menurutnya, hal ini sangat fatal, sebab MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo yang harus dijalankan dengan standar tertinggi dan akuntabilitas penuh.
Tim investigasi TKN menyoroti sejumlah masalah struktural dan pola kerja yang dinilai tidak profesional dan telah terjadi secara berulang. Poin-poin temuan utama tersebut meliputi:
- Absennya Pendampingan: Penanggung jawab program tidak melaksanakan pendampingan aktif kepada pihak sekolah dan orang tua penerima, sehingga pelaksanaan di tingkat dasar berjalan tanpa arah.
- Minimnya Standarisasi: Tidak tersedianya modul pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, maupun kurikulum pembinaan untuk staf pelaksana lapangan.
- Ketidakhadiran di Lapangan: Penanggung jawab program hanya aktif dalam rapat-rapat formal, namun menghilang saat eksekusi lapangan atau proses distribusi teknis.
- Beban Penuh Staf: Seluruh beban teknis operasional program, termasuk distribusi dan pengawasan mutu, ditanggung penuh oleh staf pelaksana dan mitra di lapangan, tanpa dukungan dan pengawasan yang memadai dari atasan.
Adi Susanto menilai pola kerja ini bukan insiden tunggal, melainkan telah terjadi berulang dari tahap persiapan hingga distribusi. “Jika dibiarkan, masyarakat bisa salah menilai bahwa Program MBG gagal, padahal masalahnya ada pada oknum lapangan, bukan pada kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen mengawal program unggulan Presiden Prabowo, TKN menegaskan akan terus memastikan pelaksanaan MBG berjalan sukses.
“TKN hadir untuk memastikan Program MBG benar-benar sampai kepada anak-anak bangsa. Kami tidak ingin ada oknum yang merusak nama baik Presiden. Jika ada yang tidak profesional, harus dievaluasi total,” tambahnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, TKN Kota Probolinggo mengajukan sejumlah rekomendasi mendesakkepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, di antaranya:
- Evaluasi Total: Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap penanggung jawab program MBG di wilayah tersebut.
- Pendampingan Wajib: Menetapkan kewajiban pendampingan aktif dan kehadiran fisik dalam seluruh tahapan MBG.
- Standar Pelatihan: Menetapkan dan mewajibkan standar pelatihan staf yang harus dipenuhi sebelum mereka diterjunkan ke lapangan.
- Monitoring Akuntabel: Menerapkan sistem monitoring berbasis laporan teknis yang akurat, bukan hanya berdasarkan kegiatan seremonial.
- Perubahan Pola Manajemen: Mengubah pola manajemen dari berbasis ego jabatan menjadi berbasis akuntabilitas kinerja.
“TKN akan mengawal program MBG sampai ke titik terakhir. Tidak boleh ada satu pun oknum yang mempermainkan amanat Presiden. Ini soal masa depan anak-anak bangsa,” pungkas Adi Susanto.
