Berita

Viral Video Ultah Ketua DPRD Probolinggo saat Banjir, PMII Desak Pencopotan Jabatan

×

Viral Video Ultah Ketua DPRD Probolinggo saat Banjir, PMII Desak Pencopotan Jabatan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo melayangkan protes keras terkait viralnya video perayaan ulang tahun Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.

Video berdurasi 2 menit 7 detik tersebut memicu polemik karena digelar di Gedung DPRD di tengah situasi duka warga yang terdampak bencana banjir di sejumlah kecamatan.

Kehadiran Pejabat di Jam Kerja Jadi Sorotan

Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, tampak sejumlah pejabat teras hadir, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, beserta staf Sekretariat Dewan (Setwan). Mirisnya, perayaan tersebut diduga dilakukan pada jam kerja dengan memanfaatkan fasilitas negara.

Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan matinya empati pejabat publik terhadap kondisi masyarakat.

“Gedung DPRD itu dibangun dari uang rakyat. Sangat tidak etis jika digunakan untuk bersuka ria di saat warga kita sedang berjuang melawan musibah banjir. Ini adalah bentuk krisis empati yang nyata,” ujar Dedi dalam keterangannya.

Tuntut Sanksi Etik dan Klarifikasi Terbuka

Dedi menambahkan bahwa tindakan para pejabat tersebut berpotensi merusak marwah lembaga legislatif dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Atas kejadian ini, PC PMII Probolinggo menyampaikan beberapa tuntutan tegas:

  1. Klarifikasi Terbuka: Mendesak pimpinan DPRD dan Pemkab Probolinggo menjelaskan kejadian tersebut kepada publik.
  2. Evaluasi Internal: Meminta adanya pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan jam kerja.
  3. Sanksi Etik: Meminta pihak berwenang memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran etika pejabat publik.

“Pejabat publik seharusnya hadir di tengah rakyat yang kesulitan, bukan justru memamerkan kemeriahan di fasilitas negara saat rakyat sedang berduka. Kami mendesak adanya evaluasi total,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *