Jember — Suasana hangat dan penuh semangat rakyat mewarnai pertemuan penting antara Ketua RW 15 Lingkungan Tegalrejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Reta Catur dengan Bupati Jember, yang akrab disapa Bupati Fawait. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya menjembatani aspirasi warga, khususnya mereka yang menjadi korban penggusuran oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Jalan Mawar, Jember.
Dalam pertemuan itu, Reta Catur menyampaikan secara langsung keresahan dan suara hati masyarakat yang merasa terdampak oleh tindakan penggusuran lahan dan hunian yang dilakukan oleh PT KAI. Ia juga memaparkan situasi terkini di lingkungannya, termasuk tekanan-tekanan yang ia alami sebagai Ketua RW yang berpihak pada warga.
“Pak Bupati, saya ingin menyampaikan bahwa kami di lapangan benar-benar merasakan dampak psikologis dan sosial dari penggusuran ini. Warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan ketenangan hidup. Dan saya, sebagai Ketua RW, hampir diberhentikan dari jabatan saya hanya karena saya memilih untuk membela warga saya yang menjadi korban,” ungkap Reta dengan suara yang bergetar namun penuh tekad.
Menurut Reta, upaya untuk mencopotnya dari jabatan Ketua RW dilakukan dengan mekanisme yang tidak lazim, yang terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan prosedur tata kelola lingkungan yang berlaku. Hal itu, menurutnya, sangat disayangkan, karena seharusnya Ketua RW menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan dikorbankan ketika berdiri di pihak rakyat.
Bupati Fawait, dalam kesempatan yang sama, menyambut baik keberanian dan komitmen Reta Catur dalam membela rakyat. Beliau menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menjadi pemimpin yang menutup mata terhadap penderitaan warganya.
“Saya titip salam untuk warga Jalan Mawar. Katakan bahwa saya tidak kemana-mana, saya tetap bersama mereka. Saya mohon waktu dari warga, saya ingin hadir langsung dan ngopi bersama mereka. Kita akan bicara dari hati ke hati,” ujar Bupati Fawait dengan nada serius namun bersahabat.
Tak hanya membahas persoalan penggusuran, pertemuan ini juga menjadi forum penting untuk membicarakan sistem organisasi Rukun Warga (RW) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya representatif terhadap kepentingan warga. Reta Catur mengusulkan adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan dan pemberhentian Ketua RW agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat politik kekuasaan atau tekanan.
“Kita butuh sistem RW yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai Ketua RW menjadi alat, tetapi harus menjadi pelindung warga,” tegas Reta.
Bupati Fawait menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan membentuk tim kecil untuk mengkaji ulang tata kelola organisasi RW di seluruh Kabupaten Jember. Beliau menyatakan bahwa sistem RW yang sehat adalah fondasi dari pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan.
Pertemuan antara Reta Catur dan Bupati Fawait ini pun menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi rakyat, khususnya mereka yang selama ini merasa terpinggirkan, mulai mendapatkan tempat dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Baik Reta maupun Bupati Fawait menyepakati bahwa keberpihakan terhadap rakyat harus menjadi kompas moral dalam setiap keputusan.
“Selama rakyat menderita, tugas kita belum selesai. Saya tidak akan pernah berpaling dari suara rakyat,” ujar Bupati Fawait.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadwalkan pertemuan langsung dengan warga korban penggusuran di Jalan Mawar dalam waktu dekat. Reta Catur menyatakan akan segera mempersiapkan acara “Ngopi Bareng Warga” sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah, dengan harapan akan lahir solusi yang manusiawi dan bermartabat. (r1ck)
