BANGKALAN, DetikNusantara.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur melalui UPT PPD Bangkalan tengah menjadi sorotan tajam. Alih-alih memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang dikeluhkan warga, pemerintah justru gencar merencanakan Operasi Gabungan Patuh Pajak besar-besaran di Terminal Bangkalan sepanjang April 2026.
Langkah ini memicu polemik besar di tengah masyarakat Madura. Kebijakan tersebut dinilai tidak peka terhadap realitas lapangan, di mana akses jalan utama di Bangkalan masih dipenuhi lubang yang membahayakan keselamatan pengendara.
Berdasarkan surat resmi nomor 000.1.4/1581/202.633/2026, operasi penertiban kendaraan bermotor ini dijadwalkan berlangsung sebanyak tiga kali dalam sebulan, yakni pada tanggal 9, 14, dan 21 April 2026.
Kabar ini memicu reaksi keras dari Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM). Mereka menilai ada ketimpangan antara tuntutan kewajiban pajak dengan hak warga mendapatkan fasilitas jalan yang layak.
“Ini namanya ‘perampokan’ secara administratif. Rakyat dipaksa taat bayar pajak kendaraan, tapi motor rakyat rusak karena jalanan hancur seperti sawah. Di mana nurani pemerintah?” cetus Mahrum, salah satu aktivis BNPM dengan nada emosional.
Pemilihan lokasi di Terminal Bangkalan, Kecamatan Socah, juga dianggap tidak strategis dan justru mencekik ekonomi masyarakat kecil yang sehari-hari melintasi area tersebut untuk mencari nafkah.
Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi poin keberatan warga:
- Infrastruktur Terabaikan: Pemerintah dinilai hanya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempedulikan nyawa pengendara yang terancam akibat aspal mengelupas.
- Intensitas Operasi yang Represif: Frekuensi razia hingga tiga kali sebulan dianggap berlebihan dan menimbulkan keresahan psikologis bagi masyarakat.
- Ketidakadilan Anggaran: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditarik maksimal, namun realisasi perbaikan jalan di wilayah Bangkalan tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
BNPM menegaskan bahwa mereka akan mengawal keresahan warga ini hingga tuntas. Jika pemerintah tetap memaksakan operasi gabungan tanpa adanya komitmen nyata terkait perbaikan jalan, gelombang protes besar diprediksi akan terjadi di Bangkalan.
Hingga saat ini, Kepala UPT PPD Bangkalan, Wijanarko, S.E., dalam surat edarannya masih tetap pada posisi semula, yaitu fokus pada “Optimalisasi Pemungutan Pajak”.
Fenomena ini menyisakan tanya besar di benak masyarakat: Sampai kapan rakyat harus membayar mahal untuk fasilitas jalan yang justru merusak kendaraan dan mengancam keselamatan mereka?
