LUMAJANG, DetikNusantara.co.id — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terus dikebut. Dari 123 desa yang telah mendapatkan persetujuan lahan dari pemerintah daerah, sebanyak 116 desa kini telah menyelesaikan pembangunan KDKMP.
Komandan Kodim (Dandim) 0821 Lumajang Letkol Arh Anton Subandhi mengatakan masih terdapat tujuh desa yang proses pembangunannya belum selesai.
“Untuk KDKMP di Lumajang, alhamdulillah persetujuan lahan dari Pemda ada 123 desa. Saat ini yang sudah kita bangun dan sudah jadi ada 116, jadi masih kurang tujuh yang masih dalam proses. Kalau dihitung dalam persentase, sudah 93 persen yang jadi,” kata Letkol Anton, Rabu (7/10/2026).
Menurut Letkol Anton, salah satu kendala dalam pembangunan KDKMP adalah keterlambatan pasokan material. Bahan bangunan harus didistribusikan secara bergiliran sehingga terkadang memengaruhi waktu pengerjaan.
“Kendalanya adalah bahan-bahan sering terlambat karena harus bergiliran. Targetnya bulan ini sudah selesai semua,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah peralatan pendukung dari pemerintah pusat mulai berdatangan. Di antaranya kendaraan roda tiga dan roda empat yang telah diterima dan didistribusikan kepada sejumlah KDKMP.
Namun, sejumlah fasilitas penunjang lainnya masih belum tersedia secara lengkap. Peralatan tersebut antara lain CCTV, komputer, pendingin ruangan atau AC, serta perlengkapan lainnya.
“CCTV, komputer dan AC saat ini peralatan yang sudah masuk ke KDKMP belum semuanya. Jadi operasionalisasi KDKMP di Lumajang masih belum ada. Kita menunggu semua terpenuhi, baru bisa operasional dan kita jalankan,” jelas Letkol Anton.
Ia berharap seluruh kebutuhan KDKMP segera terpenuhi sehingga koperasi dapat mulai beroperasi pada tahun ini.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa operasional atau kita jalankan,” imbuhnya.
Letkol Anton juga mengajak masyarakat Lumajang untuk memanfaatkan keberadaan KDKMP sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberadaan KDKMP memiliki tujuan strategis, salah satunya memperpendek rantai pasok berbagai barang kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah.
“Yang pertama adalah rantai pasok barang-barang subsidi, seperti tabung gas LPG, pupuk, gula, minyak dan sebagainya. Tujuannya untuk memangkas praktik-praktik yang memainkan harga,” terangnya.
Ia mencontohkan harga LPG 3 kilogram yang didistribusikan melalui Agrinas. Menurutnya, harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga yang beredar di pasaran.
“Kemarin harga LPG 3 kg yang didroping dari Agrinas itu kalau tidak salah Rp16.500 per tabung, sementara harga di pasaran Rp18.000. Jadi otomatis jauh lebih murah,” kata Letkol Anton.
Selain membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, KDKMP diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masing-masing desa.
Pelaku UMKM nantinya dapat menitipkan produk mereka untuk dipasarkan melalui KDKMP. Produk yang dijual dapat berupa makanan olahan maupun berbagai produk unggulan desa, seperti keripik pisang dan telur asin.
“Jadi warga yang punya usaha seperti keripik pisang, telur asin bisa titip jual di KDKMP. Dengan demikian, diharapkan barang jualan warga yang memiliki UMKM bisa lebih mudah terjual,” pungkasnya.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 93 persen, KDKMP di Kabupaten Lumajang ditargetkan seluruhnya rampung pada bulan ini.
Keberadaan KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal.
