PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Ketua LBH Justisia Arunakara Indonesia, Umar Fauzi, S.H., menyoroti indikasi dugaan pemecahan paket pengadaan barang dan jasa (project splitting) yang diduga terjadi secara berulang di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo (Disporapar) Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut muncul setelah dilakukan analisis terhadap data realisasi pengadaan yang menunjukkan adanya sejumlah paket pekerjaan sejenis dengan kontrak terpisah, tetapi melibatkan penyedia barang dan jasa yang sama.
Beberapa penyedia yang menjadi perhatian di antaranya CV Gemilang Oshin Production, Bright Diana Inovasi, Janur Muda Creative, serta penyedia pengadaan barang dan kebutuhan kantor, seperti Abyakta Nusa Pratama, Asli, dan Kusuma Digital Printing.
Menurut Umar Fauzi, pola pengadaan yang berulang tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam, khususnya apabila kebutuhan barang dan jasa sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak awal tahun anggaran serta berasal dari unit kerja dan perencanaan anggaran yang sama.
“Persoalannya bukan semata-mata banyaknya kontrak atau berulangnya penyedia. Yang harus diuji adalah apakah kebutuhan pengadaan yang sejenis dan dapat dikonsolidasikan justru sengaja dipisahkan menjadi beberapa paket untuk menghindari mekanisme kompetisi yang lebih ketat,” tegas Umar.
Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya melarang pemaketan pengadaan dengan maksud menghindari Tender atau Seleksi.
Selain itu, proses pemaketan pengadaan harus tetap mengacu pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Umar menilai, apabila dugaan pemecahan paket tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi mempersempit kesempatan penyedia lain untuk berkompetisi. Selain itu, pemerintah juga berpotensi kehilangan peluang memperoleh harga yang lebih ekonomis melalui konsolidasi pengadaan.
“Jangan sampai prosedur pengadaan hanya dijadikan formalitas administratif. Uang yang dibelanjakan adalah uang rakyat, sehingga setiap keputusan pemaketan harus memiliki alasan teknis dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Atas sorotan tersebut, LBH Justisia Arunakara Indonesia meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.
Pemeriksaan tersebut, menurut Umar, perlu mencakup dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kontrak pekerjaan, metode pemilihan penyedia, hingga kewajaran harga satuan.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan waktu pelaksanaan kontrak tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemecahan paket. Sebaliknya, perbedaan waktu tersebut juga tidak otomatis membuktikan bahwa proses pengadaan telah sesuai ketentuan.
Penilaian harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kesamaan kebutuhan, objek pengadaan, karakteristik pekerjaan, sumber perencanaan anggaran, serta tujuan pemaketan.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan adanya kerugian negara atau tindak pidana. Namun, jangan pula menutup mata terhadap pola pengadaan yang patut dipertanyakan. Semua harus dibuka dan diuji secara objektif,” pungkasnya.
LBH Justisia Arunakara Indonesia mendorong agar pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Langkah pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.
