JAKARTA, DetikNusantara.co.id — Dukungan mengalir terhadap penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Apresiasi ini datang dari Aktivis 98 Resolution Network yang menilai keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merupakan langkah strategis demi menyelamatkan program nasional tersebut.
Agustin Lumban Gaol, perwakilan Aktivis 98 Resolution Network, menyatakan bahwa penunjukan Naniek S. Deyang sangat tepat dan berbasis pada hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pencopotan Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujar Agustin kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan pengamatan 98 Resolution Network, Naniek Deyang memiliki rekam jejak yang solid selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan responsif terhadap berbagai laporan tata kelola Program MBG.
Naniek dinilai tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan guna memverifikasi laporan dari masyarakat. Dalam berbagai inspeksi, ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di luar ketentuan.
“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” tambah Agustin.
Menanggapi kritik publik, Agustin menganggap hal tersebut wajar sebagai bagian dari pengawasan. Namun, ia menyayangkan adanya opini tidak berbasis data yang justru menyudutkan program mulia ini.
“Seolah-olah Program MBG menjadi momok yang menakutkan, bahkan terkesan gagal dan hanya menjadi ladang korupsi. Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” katanya.
Aktivis 98 Resolution Network mencatat sejumlah tantangan besar yang harus segera dibenahi oleh kepemimpinan baru di BGN, antara lain:
- Kasus keracunan makanan di beberapa wilayah.
- Standardisasi kualitas dan porsi menu gizi.
- Isu jual-beli titik atau kuota SPPG.
- Pengadaan perlengkapan yang melanggar aturan dan indikasi mark-up.
Agustin menegaskan, ke depannya tidak boleh ada lagi pejabat di lingkungan BGN yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Selain masalah tata kelola, perhatian khusus juga diarahkan pada lambatnya pembangunan dapur MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Daerah-daerah ini seharusnya menjadi prioritas utama karena memiliki risiko stunting yang lebih tinggi.
“Ironis memang, pembangunan dapur MBG di daerah 3T belum secepat pembangunan di wilayah lainnya. Padahal daerah 3T merupakan skala prioritas karena masyarakat di sana rentan mengalami gizi buruk dan stunting,” jelasnya.
Pergantian pejabat tinggi di BGN diharapkan menjadi momentum emas untuk melakukan pembenahan total agar tata kelola program menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Dengan tata kelola yang bersih, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis habis masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia bisa segera terwujud. Generasi muda penerima manfaat diharapkan tumbuh menjadi SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas.
“Sejak dini mereka diperhatikan pemerintah melalui program pemenuhan gizi. Karena itu, mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” pungkas Agustin.
