Bukan Profesionalisme, Pelantikan Pejabat Jember Diduga Hanya Balas Budi Politik?

Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., melantik sebanyak 352 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Rabu (3/9) siang dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat yang dilantik.

 

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menegaskan bahwa rotasi dan pergeseran jabatan dalam birokrasi adalah langkah untuk memperkuat pelayanan publik. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara profesional, tanpa ada kepentingan politik yang menunggangi.

 

“Saya pastikan bahwa pergeseran ini dilakukan dengan cara profesional, tanpa ada kepentingan politik apapun,” tegas Gus Fawait.

 

Ia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik agar bekerja dengan penuh dedikasi, karena jabatan bupati hanyalah sementara, sedangkan pengabdian para aparatur sipil negara (ASN) sudah berlangsung puluhan tahun. “Jabatan bupati hanya sebentar, sedangkan panjenengan sudah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya.

 

Namun, pelantikan besar-besaran ini tidak lepas dari kritik keras. Raditya Wahyudi, Ketua Bidang Hukum Laskar Jahanam Jember, menilai bahwa proses pelantikan tidak berdasarkan sistem merit yang objektif. Menurutnya, susunan pejabat yang diumumkan Pemkab Jember lebih mencerminkan preferensi pribadi daripada kebutuhan organisasi.

 

“Banyak pejabat bagus malah dikotak. Contohnya Camat Sukorambi, kok malah jadi sekretaris dinas. Apa karena di Sukorambi dulu Pak Hendy (mantan bupati Jember, red) menang? Kalau hanya menyusun pejabat karena daerah-daerah kemenangan Pilkada, itu sangat konyol sekali,” kata Radit di hadapan puluhan wartawan.

 

Nada serupa juga disampaikan Muhammad Samsul, juru bicara Pospera Jember. Ia menilai bahwa kekacauan dalam pelantikan ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan tidak boleh dikorbankan hanya karena kepentingan politik praktis.

 

“Harus ada yang bertanggung jawab atas carut-marut pelantikan pejabat ini,” tegas Samsul.

 

Di tengah situasi itu, sejumlah kelompok mahasiswa juga dikabarkan sedang menyiapkan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar pejabat yang baru dilantik benar-benar bekerja profesional, bukan sekadar produk rotasi yang sarat kepentingan.

 

Jika kritik dan dugaan tersebut tidak ditanggapi serius, pelantikan 352 pejabat eselon di Jember berpotensi menjadi catatan hitam dalam perjalanan birokrasi daerah. Isu ini bisa terus menggelinding seperti bola salju, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, sekaligus menguji komitmen Bupati Jember dalam menegakkan birokrasi yang bersih dan profesional. (r1ck)