Apakah Uang yang Dikembalikan Tersangka Korupsi Bisa Ditarik Kembali Jika Penyidikan Dihentikan (SP3)?

DETIKNUSANTARA.CO.ID – Ada soalan: Seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 603 dan 604 KUHP. Dalam proses penyidikan, yang bersangkutan kemudian mengembalikan kerugian keuangan negara. Atas dasar pengembalian tersebut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pertanyaannya, apabila perkara telah dihentikan melalui SP3, bagaimana status uang yang telah dikembalikan oleh tersangka?

Jawaban kami:

Status uang yang telah dikembalikan oleh tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 603 dan 604 KUHP, memiliki kedudukan hukum yang sangat spesifik. Secara doktrinal, tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang berarti tindak pidananya dianggap telah sempurna ketika unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terpenuhi, terlepas dari apakah kerugian tersebut telah dikembalikan atau tidak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, secara normatif, pengembalian uang tidak secara otomatis menggugurkan status pidana seseorang, melainkan lebih berfungsi sebagai faktor yang meringankan hukuman di hadapan hakim.

Apabila dalam perjalanannya penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), status uang tersebut secara yuridis bukan menjadi “barang bukti sitaan” melainkan menjadi “aset negara yang telah dipulihkan”. Uang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada tersangka karena pada hakikatnya uang itu adalah milik negara yang sempat beralih penguasaannya secara melawan hukum. Dalam administrasi hukum acara pidana, uang tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melaksanakan misi asset recovery atau pemulihan aset, di mana tujuan utamanya adalah mengembalikan kekayaan negara yang sempat hilang akibat perbuatan tersangka.

Tersangka yang telah menyerahkan uang tersebut tidak lagi memiliki hak keperdataan atas dana tersebut. Pengembalian secara sukarela dianggap sebagai pengakuan implisit bahwa terdapat hak negara di dalam dana yang dikuasainya. Jika penyidik mengembalikan uang tersebut kepada tersangka pasca-terbitnya SP3, maka tindakan penyidik tersebut justru berpotensi menjadi objek tindak pidana baru, yakni penyalahgunaan wewenang atau bahkan membantu terjadinya kerugian negara baru. Dalam mekanisme hukum Indonesia, uang yang sudah “pulang” ke negara melalui proses penyidikan korupsi bersifat final dan tetap, terlepas dari apakah proses pidananya berlanjut ke persidangan atau dihentikan melalui SP3.

Sebagai simpulan, status uang yang dikembalikan oleh tersangka adalah tetap milik negara dan tidak dapat ditarik kembali. Pengembalian tersebut merupakan bentuk pemulihan kerugian keuangan negara yang sifatnya mutlak dalam konteks hukum publik. SP3 yang diterbitkan penyidik merupakan keputusan administratif-yuridis untuk menghentikan pengejaran pidana, namun tidak membatalkan status kepemilikan negara atas uang yang telah disetorkan tersebut. Uang itu kini sepenuhnya berada di bawah otoritas perbendaharaan negara untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat luas, sesuai dengan filosofi hukum korupsi yang mengutamakan penyelamatan keuangan negara.

[A. Mukhoffi, S.H., M.H.]

Ketua LPBH PCNU Kraksaan