Dinilai Hanya Buang Anggaran dan Pencitraan, LSM Libas 88 Kritik RDP DPRD Probolinggo

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Libas 88 Nusantara melayangkan kritik keras terhadap efektivitas kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dinilai tidak produktif, minim hasil nyata, dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Kritik ini mencuat lantaran banyaknya aduan dan persoalan masyarakat yang dibawa ke meja RDP, namun berakhir mengambang tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Ketua LSM Libas 88 Nusantara, Muhyidin Eviny, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja legislatif. Menurutnya, RDP yang seharusnya menjadi wadah solusi bagi rakyat, justru sering kali hanya menjadi panggung formalitas belaka.

“Ada beberapa permasalahan yang sudah diadukan kepada DPRD melalui RDP, namun hingga kini tidak ada actionnyata. Masyarakat hanya diberi harapan palsu,” ujar Muhyidin tegas.

Ia kemudian membeberkan beberapa kasus besar di Probolinggo yang mandek setelah masuk dalam pembahasan RDP, di antaranya:

• Kasus Reklamasi Tambang di Klampokan: Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut konkret. Padahal, saat disorot kamera media, para anggota dewan terlihat sangat garang dan tegas.
• Sengketa Bagi Hasil Sengon: Konflik antara masyarakat dan pihak Perhutani. DPRD sempat berjanji akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lokasi, namun janji tersebut menguap begitu saja. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengambil jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan.

Lebih lanjut, Muhyidin mengingatkan para wakil rakyat agar tidak menjadikan RDP sebagai ajang pencitraan politik semata. Ia menyayangkan sikap anggota dewan yang terkesan enggan turun ke lapangan dan hanya mau bekerja dari balik kenyamanan ruang kantor.

“Ini sama halnya masyarakat hanya diberi janji-janji palsu saja. Pada akhirnya, setelah ditanya apa hasilnya, DPRD hanya bisa bilang ‘merekomendasikan’ saja. Ini benar sekali, persis seperti sindiran dalam lagu Iwan Fals,” tambahnya.

LSM Libas 88 Nusantara menegaskan jika program RDP ini tidak bisa menghasilkan eksekusi nyata bagi kesejahteraan rakyat, maka sebaiknya kegiatan tersebut dihentikan total.

“Kalau program RDP tersebut hanya dibuat ajang pencitraan saja, mending di-stop saja. Kegiatan tersebut pastinya hanya membuang-buang anggaran negara tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkas Muhyidin.