PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian Tunjangan Profesi Guru (TPP) Madrasah Non-ASN tahun 2018–2019 yang hingga kini masih belum diterima oleh sebagian guru di Kabupaten Probolinggo.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul masih adanya puluhan guru yang belum menerima haknya meski proses penyelesaian telah berlangsung. Sebelumnya, Dini Rahmania telah dua kali menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Agama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI.
Dari total 334 guru yang diusulkan pada tahap awal, Kementerian Agama telah melakukan verifikasi sehingga 255 guru berhasil menerima TPP yang telah tertunda selama lebih dari tujuh tahun.
Namun demikian, perjuangan tersebut belum sepenuhnya selesai. Pada RDP berikutnya, Dini Rahmania kembali menyerahkan data 65 guru yang hingga saat ini masih menunggu pencairan TPP mereka.
Berdasarkan hasil koordinasi tim Dini Rahmania dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa sebagian berkas guru belum dapat diproses karena dokumen pendukung dinyatakan tidak tersedia.
Padahal, berdasarkan pendampingan yang dilakukan di lapangan, sebagian besar guru masih menyimpan dokumen dan berkas pengajuan TPP sebagai bukti administrasi.
“Kalau memang masih ada kendala administrasi, kami siap membantu menyerahkan kembali seluruh data dan berkas yang dimiliki para guru. Jangan sampai hak guru kembali tertunda hanya karena persoalan administrasi yang sebenarnya masih bisa diverifikasi,” ujar Dini Rahmania.
Menurut Dini, para guru telah menunjukkan itikad baik dengan menyimpan seluruh dokumen dan siap melengkapi kembali apabila dibutuhkan dalam proses verifikasi.
“Yang kami harapkan sederhana, seluruh guru yang memang memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya. Jika dibutuhkan, kami bersama para guru siap datang dan menyerahkan kembali berkas tersebut agar proses verifikasi segera dituntaskan,” tegasnya.
Dini menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian hingga seluruh guru memperoleh kepastian atas hak mereka.
Ia menilai keberhasilan pencairan TPP kepada 255 guru menjadi bukti bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi dan verifikasi yang tepat.
“Keberhasilan mencairkan hak 255 guru membuktikan bahwa persoalan ini bisa diselesaikan. Kami berharap penyelesaian terhadap 65 guru yang tersisa juga dapat segera dilakukan, sehingga tidak ada lagi guru yang harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh haknya,” pungkasnya.
