Harga Elpiji 3 Kg Melonjak Jadi Rp 30 Ribu di Sumenep: Rakyat Menjerit, Satgas Pangan Disorot

SUMENEP, DetikNusantara.co.id – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG) kembali menghantam masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas bersubsidi ini. Lebih parah lagi, harga di tingkat pengecer melonjak liar, mencapai Rp 30 ribu per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang berkisar antara Rp 16 ribu hingga Rp 18 ribu.

Fenomena ini memicu keresahan luas, terutama di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada “gas melon” tersebut. Banyak warga mengaku harus berkeliling ke berbagai warung dan pengecer, namun kerap pulang dengan tangan hampa.

“Sudah lima hari ini gas langka. Kalaupun ada, harganya sampai Rp 30 ribu. Kami bingung, karena ini kebutuhan pokok,” keluh seorang warga dari Pesisir Legung, Kecamatan Batang-Bantang.

Melihat kondisi ini, Sahnan, Ketua Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3.S), angkat bicara. Ia mendesak Pertamina untuk segera mengambil tindakan tegas. Sahnan meminta dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap distribusi dan para agen LPG di Sumenep.

“Kelangkaan ini tidak bisa dibiarkan. Saya minta Pertamina segera mengkroscek ke lapangan, terutama ke agen-agen. Jangan sampai masalah ini berkepanjangan, karena sangat berdampak pada masyarakat kecil,” ujar Sahnan.

Desakan publik ini direspons oleh pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Saat dikonfirmasi, Unggul, Sales Representative LPG Wilayah Jatimbalinus, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung ke wilayah Sumenep.

“Kami akan mengkroscek laporan kelangkaan yang terjadi di Sumenep,” kata Unggul singkat.

Kondisi ini juga secara langsung mempertanyakan efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Pangan di daerah. Pasalnya, kelangkaan elpiji 3 kg kerap terjadi berulang kali, namun penanganan di lapangan dinilai lamban dan belum menyentuh akar masalah.

“Jika Satgas hanya formalitas, lalu siapa yang melindungi hak masyarakat kecil? Harus ada langkah konkret dan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi hingga pengecer,” tegas Arifin, seorang aktivis sosial di Sumenep.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum bergerak cepat dan bersinergi mengatasi kelangkaan ini. Selain pengawasan, juga dibutuhkan penindakan tegas terhadap oknum yang menimbun atau menjual elpiji di atas HET demi meraup keuntungan pribadi.