Kalah dari Desa, LSM Libas 88 Minta DPRD Kabupaten Probolinggo Pajang Banner Anggaran Rp83 Miliar

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Libas 88 Nusantara mendesak DPRD Kabupaten Probolinggo untuk bersikap transparan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara khusus, mereka menuntut pihak legislatif memampang rincian anggaran yang dialokasikan untuk DPRD tahun 2026 yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp83 miliar.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penggunaan APBD, DPRD Kabupaten Probolinggo dinilai harus menjadi contoh terdepan dalam hal keterbukaan informasi publik.

Ketua Umum Libas 88 Nusantara, Muhyidin Eviny, menyatakan bahwa transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran puluhan miliar tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi publik atau tidak.

“Ini sebagai bentuk transparansi dari DPRD sendiri. Seharusnya, dengan kesadaran penuh, mereka sudah memampang rincian anggaran di depan Kantor DPRD. Biar masyarakat tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh dewan dengan anggaran sebesar Rp83 miliar itu,” tegas Muhyidin kepada media, Senin (1/6/2026).

Muhyidin kemudian membandingkan keterbukaan informasi di tingkat DPRD dengan Pemerintah Desa. Menurutnya, saat ini hampir seluruh desa rutin memasang baliho transparansi anggaran dana desa di depan kantor masing-masing setiap tahunnya.

Hal tersebut, lanjut Muhyidin, mencerminkan bentuk tanggung jawab dan kesadaran moral yang tinggi tanpa harus dipaksa oleh masyarakat.

“Ingatlah Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, mulai dari baju seragam, gaji, hingga fasilitas yang Anda gunakan itu menggunakan uang rakyat. Jadi, rakyat berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa,” tambahnya secara lugas.

Lebih lanjut, Libas 88 Nusantara menyoroti fasilitas papan publikasi yang ada di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Muhyidin menyayangkan adanya dua titik strategis pemasangan banner yang sejauh ini hanya dimanfaatkan untuk memajang foto pimpinan dan anggota dewan saja.

Menurutnya, ruang publikasi tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk menampilkan skema penyerapan anggaran tahunan.

“Kami sudah tahu kalau Anda semua itu Dewan. Tapi yang kami belum ketahui adalah apakah anggaran yang Anda gunakan sebesar itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak,” pungkas Muhyidin menutup keterangannya.