Ketua Paguyuban dan Aktivis Bantah Tudingan Pungli di SDN Binor: Bahasanya Memalukan

PROBOLINGGO,DetikNusantara.co.id – Tudingan adanya pungutan liar (pungli) di SDN Binor di pemberitaan salah satu media online lokal dibantah oleh Ketua Paguyuban, Hesti Retno Dewi. Ia menegaskan bahwa di sekolah itu tidak ada praktik yang namanya pungli.

“Tidak ada pungli, Mas. Adanya juga itu sumbangan sukarela untuk membayar gaji guru tartil,” ungkapnya.

Kegiatan extrakurikuler tartil di SDN Binor dilakukan empat kali dalam seminggu dengan pembelajaran dari jilid 1 sampai jilid 6 atau dalam 1 bulan ada 16 kali pertemuan.

“Tidak ada paksaan untuk wali murid yang tidak membayar tidak ada patokan harga juga semua atas keikhlasan dan kesadaran dari wali murid,” jelas Hesti.

Ia menambahkan jika sumbangan bulanan kurang untuk membayar guru tartil, ia selalu menambahkan dari uang pribadinya.

“Baik yg menyumbang maupun tidak menyumbang, sama-sama menikmati fasilitas kelas Tartila yang sama. Tidak ada yang dibeda bedakan,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu warga Binor dan juga aktivis, Dedy Mistariyanto sangat menyayangkan adanya tudingan tersebut yang bisa merusak citra LSM maupun wartawan.

“Untuk oknum LSM yang menyebut adanya pungli seharusnya pelajari dulu pungli itu apa dan dilakukan oleh siapa, kalau seperti ini kelihatan SDM-nya tanpa mengkaji dan mempelajari dulu apa yang mau disampaikan ke publik,” jelasnya.

Untuk wartawan yang memberitakan, lanjut Dedy, seharusnya dibaca dulu berita yang akan dinaikkan, ia meyakini berita tersebut tidak ada editornya sehingga banyak kesalahan dalam penulisannya.

“Pada paragraf pertama, mungkin dia mau nulis ‘Komunitas’ tapi salah malah ditulis ‘Komputer’. Pada paragraf terakhir juga mau nulis bulan September malah ditulis 11 seperti 2025,” kata Dirut media Detik Nusantara, tersebut.

Dari oknum – oknum yang seperti ini jika tidak diperbaiki dan mau belajar bisa merusak citra para aktivis yang ada di Kabupaten Probolinggo yang terkesan asal-asalan.

“Bahasanya mesti seolah-olah nakut-nakuti, sudah mengumpulkan data, mau dilaporkanlah, mau diproseslah. Kalau datanya salah itu kan sama saja setor malu,” tutup Dedy.