Klaim Anggaran Perjalanan Dinas BPPKAD “Kecil” Dikecam, LSM AMPP: Tidak Rasional dan Melukai Keadilan

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Dalih efisiensi dan tingginya mobilitas yang dilontarkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo terkait besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas menuai kritik pedas dari elemen masyarakat. Pembelaan instansi pengelola keuangan daerah tersebut dinilai tidak rasional dan mengabaikan realitas ketimpangan beban kerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan data realisasi anggaran pengadaan, BPPKAD menyerap anggaran perjalanan dinas fantastis mencapai Rp467.797.135 yang terbagi dalam 12 paket kegiatan swakelola. Angka ini menempatkan BPPKAD di peringkat ke-4 terbesar penyerap anggaran perjalanan dinas dari seluruh OPD dan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aris Purwanto, sebelumnya berkilah bahwa anggaran tersebut tergolong relatif kecil dibanding OPD lain mengingat tingginya mobilitas kedinasan untuk lima bidang dan sekretariat. Ia beralasan BPPKAD sering melakukan perjalanan koordinasi ke BPK Perwakilan Jawa Timur, Pemprov Jatim, hingga agenda DPRD, serta mengklaim kegiatan luar kota telah dikurangi.

Namun, pembelaan tersebut dibantah keras oleh Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), Lutfi Hamid. Ia menegaskan klaim “relatif kecil” dari BPPKAD sangat menyesatkan publik dan memperlihatkan minimnya rasa empati terhadap efisiensi anggaran daerah.

“Sangat tidak masuk akal jika BPPKAD menyebut anggaran hampir setengah miliar rupiah itu relatif kecil. Data membuktikan anggaran perjalanan dinas BPPKAD sebesar Rp467,7 juta itu justru melampaui dinas-dinas teknis yang memiliki beban kerja lapangan sangat berat dan pelayanan publik vital,” tegas Lutfi Hamid.

Lutfi memaparkan perbandingan empiris. Dinas Kesehatan yang membawahi pelayanan medis, puskesmas, hingga penanganan stunting di 24 kecamatan hanya mengantongi Rp446 juta (64 paket). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengawasi infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh pelosok daerah tercatat Rp428,3 juta. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurus ratusan sekolah hanya mengalokasikan Rp132,2 juta.

Lebih tragis lagi, kata Lutfi, OPD yang berada di garis terdepan pengamanan dan kedaruratan bencana seperti BPBD hanya dialokasikan Rp59,1 juta dan Satpol PP sebesar Rp42,3 juta.

“Fungsi utama BPPKAD itu dominan administrasi dan manajerial keuangan yang saat ini sudah serba digital melalui SIPD dan pelaporan elektronik. Mengapa biaya perjalanan dinas mereka justru 8 hingga 10 kali lipat lebih besar dibanding BPBD dan Satpol PP yang bekerja fisik di lapangan? Ini tidak proporsional,” seru Lutfi.

Ia juga menyoroti kejanggalan rata-rata nilai per paket perjalanan dinas BPPKAD yang mencapai Rp38,9 juta per paket. Angka ini dinilai sangat membengkak dibanding Dinas Kesehatan yang membagi anggarannya secara efisien ke 64 paket kegiatan dengan rata-rata Rp6,9 juta per paket untuk menjangkau masyarakat bawah.

Lutfi mendesak Inspektorat dan BPK Perwakilan Jawa Timur untuk segera melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap 12 paket perjalanan dinas swakelola di BPPKAD. Prosedur administrasi swakelola menurutnya tidak serta-merta menggugurkan aspek kepatutan, kehematan, dan kewajaran alokasi keuangan negara.

“Alasan bolak-balik koordinasi ke BPK atau Pemprov seharusnya bisa ditekan menggunakan teknologi rapat daring. Jangan jadikan agenda rutin sebagai pembenaran pemborosan. Kami mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas potensi penyimpangan maupun perjalanan dinas fiktif di BPPKAD,” pungkas Lutfi Hamid secara tegas.