LKPJ 2025 Tak Sesuai Fakta, LSM JAKPRO Desak TP2D Kabupaten Probolinggo Dibubarkan

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo tahun anggaran 2025 kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan ketidaksesuaian signifikan antara data yang dilaporkan dengan realisasi di lapangan.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JAKPRO). Mereka menilai Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) telah gagal menjalankan fungsinya dan menuntut agar tim tersebut segera dibubarkan.

Humas JAKPRO, M. Rizki Imron, menegaskan bahwa disparitas data dalam LKPJ merupakan kesalahan fatal bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Menurutnya, laporan tersebut tidak mencerminkan kenyataan objektif di masyarakat.

“Ketidaksesuaian ini adalah bentuk kebohongan dalam pelaporan. TP2D seharusnya menjadi motor percepatan, namun kenyatannya malah memberikan laporan yang tidak sesuai fakta. Mau dibawa ke mana Kabupaten Probolinggo ke depan?” tegasnya.

Lebih lanjut, JAKPRO menyoroti banyaknya program unggulan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati yang justru mandek. Rizki menilai kinerja pemerintah saat ini lebih condong ke arah kegiatan seremonial tanpa dampak nyata bagi warga.

Beberapa poin kegagalan yang disorot oleh JAKPRO antara lain:

• Infrastruktur: Masih banyak jalan dan jembatan rusak yang belum tersentuh perbaikan.
• Ketahanan Pangan: Terjadinya kelangkaan LPG 3 kg dalam durasi yang cukup lama.
• Sektor Pariwisata: Janji pembentukan 100 desa wisata yang hingga kini realisasinya masih dipertanyakan.

Secara regulasi, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo memiliki tugas krusial sebagai katalisator kebijakan dan penajam program prioritas. Fokus utamanya meliputi:

1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam reformasi birokrasi.
2. Peningkatan nilai SAKIP.
3. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemda.

Namun, dengan adanya temuan DPRD terkait LKPJ 2025 yang bermasalah, efektivitas TP2D dalam mengawal sektor unggulan kini berada di titik nadir. Masyarakat menunggu langkah tegas dari DPRD dan Pemkab Probolinggo untuk mengevaluasi total kinerja tim tersebut demi transparansi tata kelola pemerintahan.