Mengulik Penahanan Ijazah Siswa di SMK Saqo Kraksaan dalam Umpatan Dana BOS

PROBOLINGGO,DetikNusantara.co.id – Penahanan ijazah di SMK Syekh Abdul Qodir Al Jailani (Saqo), Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, memantik perhatian publik.

Pasalnya, penahanan ijazah sejumlah siswa yang menunggak biaya sekolah tersebut terus terjadi, meski di sekolah itu diketahui menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Kepala Sekolah SMK Saqo, Abu Sofyan Basya, saat dikonfirmasi oleh reporter Detik Nusantara, membenarkan bahwa sekolahnya adalah swasta di bawah naungan yayasan. Ia menjelaskan bahwa biaya operasional masih mengharuskan adanya tarikan bulanan dan biaya lainnya.

“Ini perlu digarisbawahi, Mas, kalau kami ini sekolah swasta, bukan negeri,” ungkapnya.

Namun, pengakuan tersebut memicu pertanyaan, karena pihak Kepala Sekolah tersebut juga mengakui bahwa SMK Saqo menerima dana BOS untuk sekitar 260 siswa.

Sesuai regulasi pemerintah, dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta.

Terkait hal ini, Ombudsman RI telah menegaskan bahwa penahanan ijazah siswa tidak diperbolehkan. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024 secara jelas melarang satuan pendidikan untuk menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun.

Dengan adanya fakta bahwa SMK Saqo menerima dana BOS dan tetap menahan ijazah, hal ini menimbulkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kasus ini menunjukkan celah dalam pengawasan penggunaan dana BOS.

Di mana sekolah swasta yang seharusnya terbantu oleh dana tersebut justru masih membebankan biaya kepada siswa dan berujung pada tindakan yang merugikan