Daerah

Polemik Retribusi Bromo: Kamil Wahyudi Desak Pemkab Probolinggo Geser Pos Pungutan ke Obyek Wisata Milik Pemkab Probolinggo

×

Polemik Retribusi Bromo: Kamil Wahyudi Desak Pemkab Probolinggo Geser Pos Pungutan ke Obyek Wisata Milik Pemkab Probolinggo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PROBOLINGGO, detiknusantara.co.id — Polemik penarikan retribusi bagi wisatawan menuju kawasan Gunung Bromo memasuki babak baru setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar Ekspose Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas nota keberatan, kritik kebijakan, dan pengaduan administratif terkait kejanggalan pungutan di ruas jalan umum Desa Ngadisari, termasuk bagi pengunjung destinasi non-Pemkab.

Dalam forum konfirmasi di Gedung Joyolelono, Kota Probolinggo, pelapor yang merupakan praktisi hukum, Kamil Wahyudi, S.H., memberikan catatan kritis. Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi, pihak pelapor membedah substansi hukum Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 serta Perbup Probolinggo Nomor 20 Tahun 2018 mengenai batasan definisi kawasan wisata dengan kawasan objek wisata.

Kamil Wahyudi, S.H., secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk memindahkan titik penarikan retribusi agar tidak lagi mencegat pelintas jalan umum yang bukan bertujuan menikmati fasilitas daerah.

“Cara pungutan retribusi terhadap pengunjung yang tidak menikmati aset Pemkab dapat melanggar hukum atau tidak diperkenankan, kecuali pengunjung tersebut menikmati objek wisata khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, kami meminta agar pos retribusi digeser langsung ke objek wisata aset milik Pemkab,” tegas Kamil Wahyudi, S.H., dalam keterangannya.

Selain mendesak pergeseran lokasi pos, Kamil juga mempertanyakan legalitas fisik bangunan pos pemungutan yang ada saat ini, termasuk kelengkapan izin seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, penarikan retribusi harus berbanding lurus dengan pelayanan jasa atau fasilitas khusus yang disediakan Pemkab, bukan memungut biaya di akses jalan umum.

Sementara itu, tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, yakni Dra. Lita Mahanani, M.Si, CGCAE, dan Deni Yuliono, S.T., M.M., telah mendokumentasikan seluruh poin keberatan dan usulan pergeseran pos tersebut. Dalam surat undangan yang ditandatangani Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, SP., M.M., Inspektorat juga menegaskan komitmen pengawasan yang bersih serta bebas dari praktik suap maupun gratifikasi.

Polemik ini kini menjadi ujian serius bagi akuntabilitas tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo. Publik, khususnya para pelaku wisata dan masyarakat adat Tengger, menanti langkah korektif tegas dari pemerintah daerah agar kebijakan fiskal pariwisata tidak justru mencederai rasa keadilan masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *