Detiknusantara.co.id – Selama puluhan tahun, sistem peradilan pidana Indonesia tersandera oleh fenomena yang melelahkan sekaligus mencederai keadilan: bolak-balik berkas perkara. Publik mengenalnya dengan istilah populer “pingpong perkara” antara Penyidik (Kepolisian) dan Penuntut Umum (Kejaksaan). Namun, hadirnya Pasal 62 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional/KUHAP 2025 membawa perubahan yang tajam sekaligus radikal.
Narasi hukum kita tidak lagi sekadar berbicara soal prosedur administratif, melainkan tentang kepastian nasib manusia yang selama ini digantung di atas ketidakpastian hukum. Pasal 62 hadir bukan hanya sebagai aturan teknis, tetapi sebagai “pedang pemutus” birokrasi yang selama ini berbelit-belit.
Transformasi Gelar Perkara: Dari Internal Menjadi Kolaboratif
Pada ayat (1) dan (2), Pasal 62 langsung menghujam akar persoalan. Jika dahulu pengembalian berkas sering kali bersifat satu arah dan terkadang subjektif, kini mekanisme tersebut dikunci melalui konsep Gelar Perkara Terpadu.
“Penyidik… mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik, pengawas Penyidik, Penuntut Umum, pengawas Penuntut Umum, dan Ahli.”
Inilah titik balik transparansi. Gelar perkara tidak lagi menjadi “panggung tunggal” kepolisian. Kehadiran pengawas dari kedua instansi serta ahli memastikan bahwa perdebatan mengenai lengkap atau tidaknya suatu berkas perkara didasarkan pada objektivitas keilmuan, bukan ego sektoral.
Pasal ini memaksa dua institusi penegak hukum yang selama ini kerap berjalan dengan persepsi berbeda untuk duduk di satu meja. Jika terjadi kebuntuan, pengawas dan ahli bertindak sebagai penyeimbang agar hukum ditegakkan berdasarkan substansi, bukan semata-mata formalitas administrasi.
Tenggat Waktu 14 Hari: Arloji Keadilan yang Berdetak
Pasal 62 juga memperkenalkan disiplin waktu yang ketat. Jangka waktu 14 hari untuk melengkapi berkas pada ayat (2), serta 14 hari bagi Penuntut Umum menentukan sikap pada ayat (6), mengandung pesan moral yang sangat jelas: keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan.
Dalam sistem lama, berkas perkara bisa mengendap berbulan-bulan dengan alasan “petunjuk jaksa belum dipenuhi”. Pasal 62 berupaya menutup celah tersebut. Setiap hari yang terlewati kini memiliki konsekuensi yuridis.
Ketegasan batas waktu ini memaksa penyidik bekerja lebih profesional sejak awal dan mencegah status “tersangka” dijadikan sandera tanpa kepastian kapan perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Ayat (5) dan (6): “Senjata Pamungkas” Penyidik dan Tanggung Jawab Mutlak Jaksa
Bagian paling revolusioner dari Pasal 62 terdapat pada ayat (5) dan (6). Selama ini, apabila jaksa bersikukuh menyatakan berkas belum lengkap (P-19), sementara penyidik merasa alat bukti telah cukup, perkara sering kali mandek tanpa ujung.
Ayat (5) mencoba menghancurkan kebuntuan itu:
“Penyidik dapat menyerahkan Tersangka disertai dengan hasil Penyidikan dan bukti kepada Penuntut Umum.”
Ketentuan ini merupakan bentuk disrupsi dalam hukum acara pidana Indonesia. Jika penyidik merasa pembuktiannya sudah maksimal namun jaksa masih ragu, penyidik diberi ruang untuk tetap melakukan penyerahan tahap dua.
Dari perspektif hak asasi manusia, mekanisme ini penting karena melindungi hak tersangka agar perkara segera diuji di depan hakim, bukan tertahan tanpa kepastian di meja birokrasi.
Namun, kewenangan tersebut diimbangi oleh ayat (6). Jaksa tetap memegang otoritas penuh untuk menentukan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan. Dalam waktu 14 hari, jaksa wajib mengambil keputusan hukum yang final.
Konsekuensinya sangat tajam.
Bagi penyidik, jika mereka memaksakan pelimpahan tetapi jaksa akhirnya memutuskan perkara tidak layak diteruskan, hal itu menjadi evaluasi serius terhadap kualitas penyidikan.
Sebaliknya, bagi jaksa, Pasal 62 menutup ruang untuk terus bersembunyi di balik alasan “berkas belum lengkap”. Jaksa dipaksa mengambil sikap hukum secara tegas: lanjut atau hentikan.
Implikasi Pasal 62: Efisiensi atau Potensi Friksi?
Secara filosofis, Pasal 62 merupakan manifestasi asas dominus litis yang lebih modern dan akuntabel. Jaksa tetap menjadi pengendali perkara, tetapi kini mekanismenya dipagari dengan tenggat waktu dan transparansi.
Meski demikian, ketentuan ini juga membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Pertama, terdapat potensi friksi antar-lembaga. Kewenangan penyidik untuk tetap menyerahkan tersangka meskipun jaksa belum sepenuhnya sepakat dapat memicu ketegangan institusional apabila tidak dibangun di atas integritas dan koordinasi yang sehat.
Kedua, ada risiko perkara dipaksakan masuk persidangan dengan alat bukti yang belum optimal, sehingga peluang terdakwa bebas (vrijspraak) menjadi lebih besar.
Namun dalam perspektif hak asasi manusia, risiko itu masih lebih baik dibanding seseorang menyandang status tersangka selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum dan tanpa kesempatan membela diri di pengadilan.
Akhir Era Ketidakpastian Hukum
Pasal 62 KUHAP 2025 bukan sekadar rangkaian norma prosedural. Ia adalah deklarasi perang terhadap inefisiensi penegakan hukum.
Dengan memaksa seluruh pihak duduk bersama dalam gelar perkara terpadu serta menyediakan jalan keluar ketika terjadi kebuntuan antara penyidik dan penuntut umum, aturan ini bertujuan:
- Menghapus penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara yang berlarut-larut.
- Meningkatkan standar profesionalisme aparat penegak hukum.
- Memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan maupun tersangka.
Dunia hukum Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pasal 62 menjadi dirigen yang mencoba menyelaraskan orkestra penegakan hukum agar tidak lagi berjalan lamban dan saling bertabrakan.
Keadilan kini memiliki jam dinding yang berdetak keras. Siapa pun yang mengabaikan batas waktu tersebut akan berhadapan langsung dengan tuntutan kepastian hukum.
Keadilan tidak boleh menunggu, dan Pasal 62 berusaha memastikan bahwa setiap penantian memiliki batas akhirnya.
[ACHMAD MUKHOFFI, S.H., M.H.]
