Categories: Berita

Warga Tewas di Bekas Tambang Ilegal, GMNI Banyuwangi Desak Kapolresta Usut Tuntas: Siapa Tanggung Jawab?

Banyuwangi – DPC GMNI Banyuwangi desak aparat penegak hukum (APH) untuk usut kasus meninggalnya warga di bekas tambang ilegal di wilayah banyuwangi.

 

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi M. Andri Hidayat, S.T. menyoroti maraknya aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai dengan regulasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

 

Andri menilai, lemahnya pengawasan serta minimnya penindakan yang tegas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.

 

Dalam keterangannya, Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi tersebut menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan seharusnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai perizinan, lalu analisis mengenai dampak lingkungan, serta kewajiban reklamasi pascatambang. Namun, di lapangan masih ditemukan dugaan praktik pertambangan yang tidak mengantongi izin lengkap maupun tidak menjalankan kewajiban lingkungan secara optimal.

 

“Pertambangan bukan semata soal bisnis dan investasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Jika regulasi diabaikan, maka dampak jangka panjangnya juga akan sangat merugikan,”

 

“Ditambah adanya korban meninggal dunia di daerah bekas tambang galian C yang tidak di reklamasi menambah catatan buruk tentang lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah daerah tentang alam dan lingkungan.” pungkasnya.

 

Ia juga mendesak Kapolresta Banyuwangi dan pemerintah daerah untuk mengusut tuntas tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Banyuwangi. Pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran dinilai penting guna memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan serta tidak merusak ekosistem. Tegas M. Andri Hidayat, S.T. (Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi)

 

Selain itu, GMNI Banyuwangi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas yang berkaitan tentang alam dan lingkungan di wilayahnya. Transparansi informasi perizinan dan keterbukaan data lingkungan dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari regulasi.

 

Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah, termasuk persoalan tata kelola pertambangan, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat. – RCX

Redaksi

Recent Posts

Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemkab Probolinggo Perkuat Sinergi SDM Transportasi dengan Kemenhub RI

JAKARTA, DetikNusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor…

5 jam ago

Baru 50% Satuan Pelayanan Gizi Bangkalan Berizin, BNPM Desak Percepatan SLHS

BANGKALAN, DetikNusantara.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Barisan Nasional Pemuda Madura (DPD BNPM) Kabupaten Bangkalan menyoroti…

6 jam ago

Kapal Tanker Pertamina Tiba, Antrean BBM di Kepulauan Kangean Justru Membludak

SUMENEP, DetikNusantara.co.id – Kedatangan kapal tanker pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina di Kepulauan…

6 jam ago

Anggaran Reses DPRD Probolinggo Tembus Rp15 Miliar, Gaya Live TikTok Bupati Situbondo Dinilai Lebih Efektif

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Alokasi anggaran reses DPRD Kabupaten Probolinggo kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya,…

20 jam ago

Wisata Probolinggo Rafting Resmi Dibuka, Tawarkan Keindahan Alam dan Keamanan Prima

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo kian bersinar. Destinasi wisata air Probolinggo Rafting…

3 hari ago

Anggaran Iklan Media DPRD Probolinggo 2026 Naik Jadi Rp592 Juta, KOMSIPRO: Hapus Saja Jika Tebang Pilih!

PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Alokasi anggaran belanja iklan (ADV) media pada Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo kembali…

4 hari ago