PROBOLINGGO, detiknusantara.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan pelayanan medis RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Evaluasi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kelalaian pelayanan medis yang berujung pada meninggalnya Pauzi, seorang pasien rumah sakit tersebut, Kamis (1/10/2026).
Pimpinan RDP, H. Zubaidi, menegaskan bahwa hasil pembahasan bersama keluarga almarhum, kuasa hukum, serta jajaran manajemen rumah sakit menunjukkan adanya sejumlah aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Zubaidi, evaluasi tidak semata-mata menyangkut prosedur medis, tetapi juga mencakup pola komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien maupun keluarga. Kedua aspek tersebut dinilai penting dalam upaya mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
“Dari RDP ini diperoleh kesimpulan bahwa RSUD perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Khususnya mengenai prosedur medis dan pola komunikasi dengan pasien,” kata Zubaidi seusai memimpin rapat.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap DPRD terhadap pentingnya pembenahan tata kelola pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu, terutama dalam memastikan prosedur medis berjalan sesuai ketentuan dan hak pasien terlindungi.
Dalam RDP tersebut, persoalan pelaksanaan visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) turut menjadi sorotan. Kuasa hukum keluarga almarhum, A. Mukhoffi, menyampaikan dugaan ketidaksesuaian jadwal visite dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit.
Namun, pembahasan dalam forum belum mencakup seluruh persoalan yang diajukan pihak keluarga. Sejumlah aspek pelayanan medis lainnya masih membutuhkan pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut.
DPRD Kabupaten Probolinggo menyatakan akan mengawal proses evaluasi RSUD Waluyo Jati. Langkah ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dalam forum RDP, melainkan berlanjut pada perbaikan konkret dalam sistem pelayanan, pengawasan tindakan medis, serta komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas utama rumah sakit daerah. (*)
