PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mengatasi karut-marut distribusi LPG bersubsidi nampaknya belum membuahkan hasil signifikan. Meski inspeksi mendadak (Sidak) telah digelar secara masif di 24 kecamatan, kelangkaan gas melon dan harga yang melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) masih mencekik masyarakat.
Keluhan ini salah satunya datang dari Lidia, seorang pelaku UMKM asal Kecamatan Paiton. Sebagai pedagang nasi dan kue, ia membutuhkan sedikitnya 2 hingga 4 tabung LPG per hari. Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan harapan.
“Setelah ada sidak, kondisinya tambah tidak karuan. LPG tetap sulit didapat dan harganya mahal. Sekarang di toko hanya boleh beli satu tabung, harganya pun bervariasi dari Rp22.000 hingga Rp30.000. Saya sampai harus cari dari Paiton ke Kraksaan hanya untuk bisa jualan,” ungkap Lidia dengan nada kecewa.
Kondisi yang tak kunjung membaik ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis. Ketua Libas 88 Nusantara, Muhyidin Eviny, menilai pemerintah tidak boleh hanya sekadar melakukan formalitas sidak tanpa adanya tindakan hukum yang memberikan efek jera.
Menurut Muhyidin, pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus mulai mengambil langkah berani untuk menindak oknum-oknum yang sengaja mempermainkan stok dan harga di pasar.
“Pemerintah harus tegas, jangan mau dipermainkan oleh oknum pedagang nakal. Kalau hanya sidak dan imbauan saja, tidak akan ada pengaruhnya di lapangan,” tegas Muhyidin.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan implementasi regulasi yang ada. Menurutnya, penambahan pasokan gas subsidi tidak akan pernah menyelesaikan masalah selama rantai distribusi gelap tidak diputus melalui jalur hukum.
“Dalam Undang-Undang Migas itu sudah jelas aturannya. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak ada satupun yang ditangkap? Meskipun pasokan ditambah sebanyak apapun, jika para penimbun tidak ditindak, masalah LPG subsidi ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.
Masyarakat kini berharap Pemkab Probolinggo tidak hanya berhenti pada pemantauan, namun benar-benar hadir untuk menstabilkan harga agar beban hidup warga, terutama pelaku usaha kecil, tidak semakin berat.
