BANGKALAN, DetikNusantara.co.id – Gelombang kekecewaan melanda ratusan guru ngaji di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Pasalnya, program insentif yang menjadi harapan mereka tak kunjung cair. Tidak hanya keterlambatan pembayaran, para pengajar Al-Qur’an ini juga dikejutkan dengan kabar adanya pengurangan jumlah penerima manfaat secara drastis.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat indikasi pengurangan jumlah penerima insentif hingga lebih dari 1.000 orang di seluruh cakupan Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini memicu reaksi keras di tingkat akar rumput.
Dampak dari ketidakpastian ini merembet ke struktur koordinasi. Sejumlah koordinator guru ngaji di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri secara massal.
Para koordinator merasa beban moral yang dipikul terlalu berat. Mereka mengaku tidak lagi mampu menghadapi pertanyaan dan keluhan rekan-rekan guru ngaji karena janji manis pemerintah daerah tak kunjung terealisasi.
“Kami sudah menunggu berbulan-bulan, insentif tak kunjung datang. Belum lagi kabar bahwa jumlah penerima dipangkas lebih dari seribu orang. Ini membuat kami semakin sulit bertahan mengajar di lembaga pendidikan agama,” ujar MH, salah satu guru ngaji di Tanah Merah yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (4/5/2026).
Kekecewaan ini kian mendalam mengingat insentif guru ngaji merupakan salah satu poin utama dalam janji kampanye Lukman Hakim saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan.
Saat masa kampanye, Lukman Hakim secara tegas berkomitmen tidak hanya melanjutkan program tersebut, tetapi juga menjanjikan peningkatan nominal insentif. Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik:
- Insentif menunggak selama berbulan-bulan.
- Pemotongan kuota penerima hingga ribuan orang.
- Kurangnya transparansi dari dinas terkait.
Para guru ngaji menilai janji-janji tersebut hingga kini hanya menjadi “bualan” politik. Meskipun mereka mengabdi secara ikhlas, bantuan tersebut sangat berarti untuk menunjang operasional pengajaran dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan serta pemangku kebijakan terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab macetnya anggaran tersebut maupun alasan pengurangan kuota penerima.
Masyarakat, khususnya para pejuang pendidikan agama di pelosok desa, kini menanti solusi nyata dan klarifikasi terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan mengganggu stabilitas pendidikan karakter di Madura.
