PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Proyek pembangunan penguatan tebing kanan-kiri sungai di Dusun 2 RT 05 RW 02, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir), menjadi sorotan warga. Sejumlah pihak mempertanyakan kualitas pelaksanaan pekerjaan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, warga bersama pemerintah desa menemukan beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dari dinas teknis maupun konsultan pengawas. Salah satunya adalah pekerja yang diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan pekerjaan. Padahal, penggunaan APD merupakan bagian dari standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang wajib diterapkan dalam setiap proyek konstruksi.
Selain aspek keselamatan kerja, masyarakat juga menyoroti kualitas campuran mortar yang digunakan pada pasangan batu. Warga meminta agar dilakukan uji laboratorium untuk memastikan mutu campuran sesuai dengan justifikasi teknis dan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Pengujian tersebut dinilai penting guna menjamin kekuatan konstruksi serta usia bangunan dalam jangka panjang.
Sorotan berikutnya tertuju pada material batu yang digunakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, warga menduga batu yang dipasang berukuran relatif kecil dan berbentuk bulat, sementara dalam dokumen penawaran saat proses lelang disebutkan penggunaan batu pecah yang dinilai memiliki daya ikat mortar dan kekuatan struktur yang lebih baik dibandingkan batu bulat.
Proyek dengan nilai kontrak Rp183.223.400 tersebut merupakan pembangunan yang dibiayai melalui dana aspirasi anggota DPRD atau Pokir, sehingga masyarakat berharap pelaksanaannya benar-benar mengacu pada spesifikasi teknis, gambar kerja, dan ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Pemerintah Desa Rangkang juga berharap kontraktor pelaksana menjalankan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, petunjuk pelaksanaan, serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Seluruh tahapan pekerjaan diharapkan dilaksanakan sesuai standar agar hasil pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Basori Alwi salah satu warga mengatakan masyarakat tidak menolak adanya pembangunan, namun menginginkan agar proyek tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan usulan yang telah diajukan dan disetujui. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami meminta agar pembangunan ini benar-benar dikerjakan sesuai dengan usulan masyarakat yang telah disetujui. Spesifikasi teknis harus dipenuhi sehingga hasilnya berkualitas, kuat, dan mampu bertahan lama. Karena ini menggunakan anggaran negara, tentu masyarakat berharap manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang panjang,” ujarnya
Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo, konsultan pengawas, serta pihak terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup kualitas material, mutu campuran mortar, penerapan standar K3, hingga kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap kontrak maupun spesifikasi teknis, masyarakat berharap kontraktor segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan yang ketat dan transparan, masyarakat berharap seluruh proyek yang dibiayai dari anggaran negara, termasuk dana Pokir, mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan perlindungan optimal bagi lingkungan sekitar.
