PROBOLINGGO, DetikNusantara.co.id – Raut bahagia terpancar dari wajah para tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag) Probolinggo yang baru saja dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Namun, kebahagiaan ini berbanding terbalik dengan nasib pilu yang menimpa guru-guru swasta tersertifikasi pendidik di wilayah yang sama. Hingga kini, gaji tahun 2018-2019 mereka masih terutang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, tanpa kejelasan nasib.
Menurut Muslimin, Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo, para guru swasta ini hanya sebatas didata terkait honor mereka yang masih terutang.
“Sampai berita ini ditulis, tidak ada kejelasan nasib pembayaran honor terutang. Mereka sudah hampir putus asa atas kebijakan yang ada,” ungkap Muslimin.
Kondisi ini kian memprihatinkan mengingat mayoritas guru swasta memiliki keterbatasan ekonomi. Mekanisme pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sering terlambat juga sangat mengganggu stabilitas keuangan mereka.
Program seperti inpassing guru dan sertifikasi guru, yang seharusnya menjadi solusi atas kesenjangan antara guru swasta dan negeri, nyatanya belum mampu memberikan keadilan. Muslimin menyoroti keanehan dalam program inpassing, di mana kriteria pangkat/golongan yang ditetapkan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. “Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
Para guru swasta sangat berharap adanya perhatian yang adil dari pemerintah, agar mereka tidak lagi dijadikan “anak tiri” dalam dunia pendidikan. Kesejahteraan harus menyentuh semua elemen pendukung pendidikan, termasuk operator sekolah yang juga berperan penting.
“Para guru swasta berharap mendapatkan rasa aman, nyaman dalam mengajar tanpa harus dibebani masalah kesejahteraan yang masih tertinggal jauh,” tambah Muslimin.
Mereka tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan pribadi, tetapi juga demi masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih adil dan merata, sesuai dengan semangat sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Guru swasta tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan diri mereka tetapi juga demi masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih adil dan merata.
Langkah Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo Menyikapi aduan dari para guru yang merasa didzalimi, Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo mengambil langkah konkret:
- Menerima aduan dari para guru yang merasa terdholimi oleh kebijakan di dunia pendidikan yang tidak adil.
- Mengadvokasi pelaporan yang terjadi di dunia pendidikan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan menindaklanjuti pada instansi terkait.
Ia berharap upaya ini dapat membawa perubahan positif dan keadilan yang telah lama dinantikan oleh para guru swasta di Probolinggo.
